Tantangan Investasi China setelah Reformasi Politik dan Ekonomi di Myanmar

China dalam hubungannya dengan Myanmar mengalami beberapa tantangan setelah terpilihnya presiden Thein Sein pada tahun 2011, yang pada sebelumnya rezim militer jangka panjang mengambil alih dan mendominasi di negara Myanmar. Kebijakan politik dan pembangunan ekonomi baru Myanmar tidak hanya memberikan dampak pada masyarakat dan pemerintah Myanmar saja, tetapi juga negara lain, salah satunya China yang telah memiliki ikatan erat dengan Myanmar selama puluhan tahun. Reformasi yang dilakukan Myanmar pada masa pemerintahan Thein Sein tidak hanya memberikan peluang lebih besar bagi hubungan kerja sama ekonomi, namun disisi lain juga memberikan beberapa ketidakpastian tentang hubungan ekonominya dengan China terkait bagaimana kebijakan yang akan diprakarsai oleh Myanmar, khususnya mengenai investasi dan proyek besar China di negara Myanmar. Kepentingan nasional China dalam Myanmar kemudian akan secara langsung dipengaruhi oleh sikap dan kebijakan serta posisi politik yang akan dicetuskan oleh pemerintah Myanmar.

Pemerintah Myanmar saat kepemimpinan Thein Sein merasa tidak puas dengan beberapa masalah yang muncul dalam berjalannya kerja sama ekonomi antara Myanmar dan China, seperti adanya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan hingga masalah kerusakan lingkungan. Salah satunya, masyarakat Myanmar khawatir mengenai Bendungan Myitsone yang dapat merusak lingkungan, menyebabkan masuknya banyak imigran, dan menimbulkan potensi risiko ke bagian hilir Sungai Irrawaddy (Bi, 2014). Sungai Irrawaddy sendiri memiliki kekuatan simbolis di negara Myanmar sebagai sumber kehidupan bagi bangsa, dan banyak yang melihat bahwa Bendungan Myitsone telah menghancurkan beberapa warisan alam disana. Di beberapa lokasi, proyek China tersebut juga menyentuh jiwa nasionalisme dan memunculkan ketakutan bagi masyarakat Myanmar karena hampir semua pembangkit listrik dari Bendungan Myitsone akan diekspor ke China (International Crisis Group, 2020). Menanggapi permohonan masyarakat tersebut, pemerintah Myanmar kemudian menangguhkan pembangunan Bendungan Myitsone pada tahun 2011. Opini masyarakat Myanmar tentang China tidak hanya dipengaruhi oleh proyek lintas batas skala besar seperti pada koridor ekonomi, tetapi juga oleh banyak investasi sektor swasta dalam segala hal mulai dari penanaman hingga pembuatan pakaian dan operasi pertambangan skala kecil (International Crisis Group, 2020).

Beberapa alasan mengapa pemerintahan Myanmar memutuskan untuk beralih ke tatanan politik yang baru adalah karena banyaknya kekurangan pada pemerintahan militer sehingga menimbulkan ketidakmungkinan untuk dipertahankannya didalam negeri maupun secara geopolitik. Pemerintah Thein Sein ingin menunjukkan kepada rakyat Myanmar mengenai perbedaan tata kelola dari rezim sebelumnya, tidak selalu terus ketergantungan dengan China, serta berusaha untuk menyeimbangkan kembali hubungan Myanmar dengan dunia barat pada kancah internasional, khususnya dengan Amerika Serikat. Ditangguhkannya proyek bendungan tersebut memberikan kejutan bagi China, karena pada saat itu bendungan sedang pada proses konstruksi dan berjalan dengan baik. Akan adanya hal tersebut, berdampak kepada banyaknya refleksi pada lingkungan kebijakan luar negeri dan investasi asing yang dipelopori oleh China. Terkait dengan keputusan penangguhan pembangunan Bendungan Myitsone, China khawatir akan kehilangan sekutu strategisnya dan khawatir akan hubungannya dengan Myanmar yang kemungkinan akan semakin sulit dan menjauh.

Sepanjang sejarah hubungan China dan Myanmar, China selalu mendukung kelangsungan ekonomi dan politik pada pemerintahan militer Myanmar. Antara 1988 dan 2010, China mendukung bantuan ekonomi Myanmar seperti pada pinjaman murah, perdagangan, investasi, transaksi energi, persenjataan militer, dan cakupan diplomatik (Aung, 2020). Meskipun hubungan dari negara ke negara antara China dan Myanmar tampaknya menjadikan hubungan persahabatan karena saling menguntungkan kedua negara, opini masyarakat Myanmar tentang proyek-proyek investasi China sepertinya belum cukup baik untuk dilanjutkan. Di sisi lain, terlihat bahwa penangguhan sepihak Myanmar selama masa jabatan Thein Sein terhadap Bendungan Myitsone juga berdampak signifikan terhadap hubungan bilateral antara China dan Myanmar. Oleh karena itu, pemerintah Myanmar berupaya untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat Myanmar dan China dalam hal pembangunan ekonomi dan hubungan luar negerinya.

Setelah adanya standar internasional baru dalam lingkup investasi di negara Myanmar, perusahaan China yang beroperasi kemudian mengalami hambatan pragmatis dan penundaan operasional. Sebagian kerugian finansial yang disebabkan oleh penutupan Bendungan Myitsone mempengaruhi kepercayaan masyarakat Myanmar terhadap lingkungan investasi hingga investasi China mengalami penurunan tajam pada 2012 dan 2013 (Mark & Zhang, 2017). Tidak ingin investasinya terus mengalami penurunan karena ketidakpercayaan masyarakat dan pemerintah Myanmar, China mulai membenahi diri. Setelah penangguhan Bendungan Myitsone, China kemudian melakukan upaya dengan memperluas partisipasinya di negara Myanmar dengan terlibat ke lebih banyak pemangku kepentingan, meluncurkan kampanye ke hubungan masyarakat, serta melakukan investasi dengan mengurangi dampak lingkungan dan sosial dari investasinya.

China juga melakukan pendekatan khusus untuk meningkatkan hubungan dengan Aung San Suu Kyi. Hal ini didasari kepada bagaimana China yang tidak puas dengan kepemerintahan Thein Sein serta penangguhannya terhadap Bendungan Myitsone. Setelah itu, Aung San Suu Kyi mengambil alih kekuasaan penting dalam pemerintahan Myanmar setelah pemilihan pada November 2015. Hubungan bilateral Myanmar dan China sejak 2016 menciptakan peluang bagi China untuk mengajukan proyek baru dan menghidupkan kembali inisiatif yang terhenti selama pemerintahan Thein Sein. Di bawah naungan BRI, Beijing pada November 2017 mengusulkan pengembangan Koridor Ekonomi China dan Myanmar (CMEC) yang akan membentang dari provinsi Yunnan ke Negara Bagian Rakhine di barat Myanmar dan ke Yangon di selatannya (International Crisis Group, 2020). Komisi pemerintah yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi memutuskan bahwa proyek asal China bisa dilanjutkan selama bagi hasil dapat dinegosiasikan kembali dan masyarakat Myanmar diberi kompensasi. (International Crisis Group, 2020).

Liku-liku hubungan kerja sama Myanmar dan China, khususnya dalam lingkup ekonomi dan investasi menjadikan salah satu dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh China dengan negara-negara tetangga strategisnya, salah satunya dengan Myanmar. Upaya China dalam membenah diri dalam prospek kerja investasinya di negara Myanmar tidak berjalan dengan mudah, Namun China terus berupaya agar hubungan kerja sama ekonominya dengan Myanmar dapat bergerak semakin dekat dan terus berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Aung, K. H. (2020). The Political Economy of China-Myanmar Bilateral Relations Under the Framework of Belt and Road Initiative. Journal of Governance and Public Policy, 7(2), 90. https://doi.org/10.18196/jgpp.72125

Bi, S. (2014). The Economic Relations of Myanmar-China. Dalam Lim, H. & Yamada, Y. (Eds). Myanmar’s Integration With Global Economy: Outlook And Opportunities. BRC Research Report 13, 174-199. Institute of Developing Economies Japan External Trade Organization.

Mark, S. & Zhang, Y. (2017). From Impediment to Adaptation: Chinese Investments in Myanmar’s New Regulatory Environment. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 36(2), 79. https://doi.org/10.1177%2F186810341703600203

International Crisis Group. (2020, 30 Maret). Commerce and Conflict: Navigating Myanmar’s China Relationship. https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/myanmar/305-commerce-and-conflict-navigating-myanmars-china-relationship

Author: Imam Dimas Priansa

Halo! Imam Dimas Priansa. Kelas HI di Asia Tenggara & Asia Timur ( A ) IISIP Jakarta

36 thoughts on “Tantangan Investasi China setelah Reformasi Politik dan Ekonomi di Myanmar

  1. Sangat menarik, mungkin akan lebih bagus jika dicantumkan nilai investasi yang di gelontorkan oleh China dalam proyek tersebut.

  2. artikel yang menarik dan dengan baik mengilustrasikan peran kepentingan nasional yang penting sebagai faktor determinan dalam hubungan internasional, khususnya dalam kasus Cina dan Myanmar ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *