Dinamika Asia Tenggara Paska Perang Dingin: Implementasi Skema Confidence Building Measures dalam Konflik di Asia Tenggara

Setelah perang dunia ke II berakhir, secara umum kawasan maritim diAsia Tenggara khususnya Thailand lebih anti komunis dan pro barat terkait kebijakan luar negeri dan domestiknya. Dengan itu, Amerika Serikat memutuskan untuk mempertahankan Thailand dan menahan penyebaran ideologi komunisme di kawasan IndoChina. Hancurnya komunisme global sejak pertengahan 1980-an, yang disinyalir dengan runtuhnya tembok Berlian dan Uni Soviet tahun 1991 memprakarsai perubahan dinamika dunia dengan sistem bipolar. Hal tersebut berpengaruh pada runtuhnya kompleksitas keamanan IndoChina yang telah mengatur hubungan antarnegara di kawasan. (Ganesan, 2001)

Dibentuknya Association of Southeast Asian Nation  (ASEAN) pada 8 Agustus 1967 telah secara implisit memberitahukan jika penciptaan kawasan yang damai, netral dan stabil di antara negara-negara di Asia Tenggara sebagai tujuan. Keamanan kawasan ASEAN tidak bisa lepas dari konstelasi sistem politik dunia yang telah berubah paska Perang Dingin. Pandangan mengenai keamanan tradisional yang mengutamakan kekuatan militer berubah perlahan ke arah keamanan yang lebih luas cakupannya menuju keamanan non tradisonal seperti ekonomi, lingkungan dan sosial yang didasari oleh The Copenhagen School.  Awal pembentukan dari ASEAN ini sendiri merupakan salah satu kawasan yang tidak lepas dari dampak Perang Dingin. Maka ASEAN membentuk upaya upaya dalam menjaga keamanannya (Pinatih, 2015). Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah berakhirnya Perang Dingin memaksa ASEAN untuk mereformasi lembaganya. Salah satu peristiwa tersebut adalah krisis tahun 1997-1998 yang menyebabkan kehancuran ekonomi dibanyak wilayah termasuk Asia Tenggara. ASEAN lebih fokus kepada permasalahan ekonomi, politik dan sosial pada masa Perang Dingin. Dari hal tersebut, ASEAN dinilai berhasil tidak tersulut konflik di antara negara anggotanya. Namun, krisis yang melanda pada tahuan 90an membuat ASEAN akhirnya sadar jika perlunya perbaikan ulang terkait kerangka kerja untuk masa mendatang. Perbaikan tersebut penting karena di era globalisasi batas-batas wilayah semakin tidak terlihat dan itu membuat ASEAN tidak seharusnya hanya memikirkan permasalahan kawasannya, tetapi juga faktor dari eksternal. (Mahendra, 2016)

Stabilitas keamanan diAsia Tenggara biasanya terganggu juga karena konflik internal yang didominasi oleh konflik insurgensi dan teritorial. Utamanya, permasalahan ini berasal dari negara-negara yang mengelola garis batasnya bersama, khususnya Thailand, Vietnam, Laos, Malaysia dan Kamboja. Oleh karenanya, pendekatan yang paling sesuai yaitu melalui confidence building measures (CBM) dalam membangun mutual trust diAsia Tenggara. Dalam penerapannya aspek yang paling utama adalah communication measures, pada aspek ini memungkinkan dibukanya jalur komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat konflik, baik melalui hotline antar kepala negara ataupun dialog dialog yang dilaksanakan melalui forum formal ataupun informal. Dalam pelaksanaannya communication measures dari CBM di Asia Tenggara sudah dinilai maksimal.  

Confidence building measures pertama kali diperkenalkan dalam first meeting ASEAN Regional Forum (ARF) pada Juli 1994 yang bertempatan diBangkok, Thailand. Melalui confidence building measures pengurangan kemungkinan munculnya konflik di kawasan merupakan tujuan penting.  Setelah berakhirnya sistem bipolar yang ditandai oleh runtuhnya Uni Soviet pada 1990-an membuat negara-negara di kawasan Asia Pasifik harus mengkaji ulang juga menentukan cara baru dalam menjaga keamanan di kawasan Asia Pasifik. ARF mempunyai beberapa titik sasaran dalam penerapanan rasa saling percaya, seperti Confidence Building Measures (CBM), preventive diplomacy, dan conflict resolution (Luhulima dalam Pinatih, 2015). Implementasi CBM ini lebih terlihat intensif pada konflik Laut China Selatan dengan Filipina dan Vietnam sebagai negara yang terlibat. Terhitung dua skema dialog yang dilakukan CBM dalam konflik Laut China Selatan. yaitu melalui Asian Summit 4 November 2002 dan ASEAN Regional Forum Meeting pada 2012. Skema ini juga dilaksanakan dalam kasus antara Thailand dan Kamboja dengan dibuatnya General Border Committee bagi kedua belah pihak pada 1995 sampai Mei 2013 melalui cara dikirimnya perwakilan masing-masing negara  dalam annual meeting. Lalu, terdapat empat aspek utama dalam CBM yaitu, communication measures, constraint measures, transparency measures dan verification measures.

Aspek yang dinilai paling berhasil merupakan aspek transparency measures, aspek ini memiliki tiga cara penerapan yaitu, level multilateral, bilateral, dan unilateral. Di level multilateral, dalam ranah regional pada Juli 2005 ARF mengatur mengenai transparansi militer. Lalu di level bilateral penerapan CBM ini dilakukan ke arah observasi latihan militer serta saling tukar mengenai informasi intelejen. Melalui prinsip General Border Committee di antara kedua negara pada 1995 yang sebelumnya telah disampaikan, didalamnya mengandung persetujuan untuk berbagi informasi khususnya di bidang keamanan yang termasuk didalamnya informasi data intelejen dan strategis. Setelah itu, pada level unilateral, transparansi militer di beritahukan melalui penyebaran buku putih pertahanan di antara masing masing pihak yang berkonflik. Aspek ini mungkin memang dinilai berhasil, namun terdapat juga indikator yang dijalankan secara belum maksimal dan hanya terbatas melalui publikasi buku putih di tingkat unilateral serta pertukaran informasi keamanan di tingkat bilateral. Sedangkan masih kurangnya latihan militer bersama di antara negara negara anggota ASEAN itu sendiri. 

Daftar Pustaka

Ganesan, N. (2001). Thailand’s Relations with Malaysia and Myanmar in Post-Cold War Southeast Asia. Japanese Journal of Political Science, 2(1), 127-146. https://doi.org/10.1017/S1468109901000160

Pinatih, N.K.D.A. (2015). Stagnansi Confidence Building Measures Sebagai Salah Satu Instrumen Penyelesaian Konflik di Asia Tenggara tahun 1994-2015. Jurnal Transformasi Global, 2(1), 16-35
https://transformasiglobal.ub.ac.id/index.php/trans/article/download/21/19

Mahendra, Y.C. (2016). Regionalisme Menjawab Human Security (Studi kasus ASEAN dalam permasalahan Human Security). Jurnal Transformasi Global, 3(1), 66-80. https://transformasiglobal.ub.ac.id/index.php/trans/article/download/48/37

Author: Pingky Agustin

Politik Internasional dan HI di Asia Tenggara dan Asia Timur

44 thoughts on “Dinamika Asia Tenggara Paska Perang Dingin: Implementasi Skema Confidence Building Measures dalam Konflik di Asia Tenggara

  1. Baguss dan Informatif sekali, memberikan tambahan wawasan dan pandangan saya terhadap politik internasional dan HI di Asia Tenggara…
    Terimakasih kepada penulis pingkynagstn semoga bermanfaat dan berkah aamiin 💯

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *