Lee Kuan Yew : Sosok dibalik Keberhasilan Pembangunan di Singapura

Singapura merupakan salah satu negara kawasan Asia Tenggara yang terletak di ujung selatan Semenanjung Malaya, sekitar 85 mil (137 kilometer) bagian utara Khatulistiwa. Singapura mempunyai luas wilayah 725,7 km2 yang terdiri dari satu pulau utama dan 60 pulau kecil. Pulau utama dipisahkan dari Semenanjung Malaysia yang berbatasan dengan Selat Johor di sebelah utara. Bagian selatan Singapura berbatasan dengan Selat Singapura dan Indonesia (Santhi & Saravanakumar, 2020). Bentuk negara Singapura adalah Republik Parlementer, dimana seorang kepala negaranya adalah Presiden dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. 

Sebelum menjadi negara yang merdeka, Singapura merupakan wilayah yang bergabung dengan Federasi Malaysia. Selama bergabung dengan Malaysia, Singapura mengalami permasalahan sosial dan politik. Permasalahan sosial yang terjadi dilatarbelakangi oleh perbedaan etnis yang mana Malaysia memiliki mayoritas etnis Melayu sedangkan Singapura memiliki etnis Tionghoa. Selain itu juga, terdapat permasalahan politik antara kedua belah pihak yaitu terjadinya persaingan antar partai politik People Action Party (PAP), Malaysian Chinese Association dan United Malays National Organisation. Adanya permasalahan tersebut, memicu ketegangan antara kedua belah pihak bahkan hingga menimbulkan beberapa kali kerusuhan pada tahun 1964. Ketegangan antara kedua belah pihak tersebut berakhir ketika Malaysia mengambil keputusan dalam suatu penyelesaian masalah yaitu dengan memisahkan Singapura dari bagian Federasi Malaysia pada tahun 1965. 

Setelah berpisah dari Malaysia, Singapura mengumumkan kemerdekaan negaranya pada Agustus 1965 dengan Yusof bin Ishak menjabat sebagai presiden pertama dan Lee Kuan Yew sebagai perdana menterinya. Sebagai negara yang baru merdeka, tentu Singapura merasa kesulitan untuk membangun negaranya, serta banyaknya persoalan yang harus dihadapi. Persoalan di Singapura kala itu adalah tingginya tingkat pengangguran mencapai 13% sedangkan tingkat melek huruf sebesar 25%, minimnya sumber daya alam, infrastruktur yang kurang memadai, serta rendahnya angka populasi penduduk (Schelander, 1998, hlm. 70)

Dalam mengatasi beberapa permasalahan diatas, peran negara sangat diperlukan untuk memastikan keberlangsungan dan stabilitas ekonomi. Pemerintah Singapura membuat beberapa lembaga untuk menyusun strategi beserta kebijakan pembangunan perekonomian di Singapura. Strategi pembangunan dimulai dengan program industrialisasi yang dirancang untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan ekspor. Pada masa awal industrialisasi berfokus pada industri padat karya kemudian akhir tahun 1970-an pemerintah melakukan restrukturisasi industri dengan menggeser industri padat karya ke produksi barang-barang berteknologi tinggi, seperti komponen komputer.

Sepanjang tahun 1970-an pemerintah Singapura juga gencar melakukan diversifikasi ekonomi. Kebijakan pemerintah ditujukan untuk membangun lingkungan yang pro-bisnis yang didukung dengan langkah-langkah seperti membangun lahan industri dan mengkoordinasikan perluasan jasa-jasa yang berhubungan seperti keuangan, transportasi dan komunikasi, serta mengimplementasikan pendidikan dasar yang kokoh untuk masyarakat dengan penekanan pada keahlian teknis, dan menjalankan kebijakan buruh yang konstruktif. Selain itu, pemerintah juga membuka investasi dengan memperkuat berbagai aturan investasi untuk menarik multinational corporation (MNC) ke Singapura. (Yuniarti et al., 2004). Strategi pembangunan ekonomi di Singapura menunjukkan keberhasilan dengan pertumbuhan riil GDP sebesar 8,0% sejak 1960-1999. 

Adanya intervensi pemerintah dalam pembangunan ekonomi di Singapura tersebut merupakan penerapan dari konsep developmental state. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Chalmers Johnson dalam bukunya yang berjudul ”MITI and the Japanese Miracle: the Growth of Industrial Policy 1925-1975”, ia memberikan penjelasan mengenai pertumbuhan ekonomi Jepang yang menunjukkan adanya peran negara dalam proses pembangunan (Woo-Cumings dalam Winanti, 2003). Chalmers Johnson mengemukakan the developmental state terdiri dari beberapa ciri: Pertama, pentingnya peran negara dalam mengatur pembangunan ekonomi. Kedua, negara berkomitmen pada pasar dan kepemilikan pribadi. Ketiga, mekanisme pasar dipandu oleh negara melalui instrumen yang disusun oleh birokrasi. Keempat, negara dan beberapa lembaga memelihara koordinasi dan konsultasi dengan pihak swasta (Johnson dalam Irawan, 2007). Dari argumen tersebut dapat dikatakan bahwa peran negara sangat diandalkan dalam pembangunan ekonomi, untuk itu developmental state mensyaratkan negara yang kuat. Kuatnya suatu negara tercermin dari birokrasi yang bersih dan kompeten dalam menyelenggarakan suatu kebijakan pembangunan ekonomi. 

Keberhasilan pembangunan ekonomi di Singapura selain karena adanya intervensi negara juga tidak terlepas dari perannya seseorang kepala pemerintahan. Tonggak keberhasilan di Singapura berawal dari kepemimpinan Lee Kuan Yew yang pada saat itu tahun 1965-an sedang menjabat sebagai perdana menteri. Lee Kuan Yew mempunyai perilaku dan cara tersendiri untuk membangun perekonomian di Singapura.

Lee Kuan Yew menerapkan kepemimpinan yang bersifat otoriter. Lee membuat batasan dalam berdemokrasi. Menurut Lee, jika Singapura menganut sistem demokrasi ala Barat, maka akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti meningkatnya kriminalitas, meningkatnya penggunaan obat-obatan terlarang dan lain-lain. Maka, untuk menghindari hal tersebut Lee menerapkan “demokrasi ala Asia”, yaitu kombinasi demokrasi ala barat dengan nilai-nilai tradisi bercorak asia. Masyarakat di Singapura boleh berpendapat namun jika pendapat tersebut mengkritisi dan menentang pemerintah, akan mendapat masalah. Otoritarianisme Lee Kuan Yew juga terlihat pada mekanisme penciptaan sistem satu partai dominan di Singapura. Dengan menerapkan sistem otoritarian ala Asian Value, pemerintahan Lee mampu membawa Singapura menempati peringkat kedua dunia di dalam index Sepuluh Kebebasan Ekonomi (Ten Economic Freedoms) oleh The Heritage Foundation dengan skor rata-rata sebesar 88.0 (Harahap, 2019).

Lee Kuan Yew juga dikenal sebagai sosok pemimpin yang karismatik, ia terkenal dengan orang yang berterus terang dan ia tidak pernah takut untuk mengungkapkan kebenaran. Dalam kepemimpinannya, Lee Kuan Yew berpedoman pada orientasi meritokrasi dengan menekankan pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berprestasi dan berkualitas. SDM tersebutlah yang dipilih Lee Kuan Yew dalam pemerintahannya. Hal itu terbukti dengan adanya lembaga yang kompeten dalam pembangunan ekonomi seperti EDB (Economic Development Board). Selain itu, Lee juga berpegang teguh pada aturan hukum dalam pemerintahannya sehingga hal inilah yang menjadikan birokrasi di Singapura bebas dari korupsi (Reza et al., 2015). 

Daftar Pustaka

Harahap, I. H. (2019). Analisis Gaya Kepemimpinan Lee Kuan Yew dalam Mengantarkan Singapura Menjadi Negara Maju. Journal of Entrepreneurship, Management, and Industry, 2(1), 1-8. http://jurnal.bakrie.ac.id/index.php/JEMI/article/view/1841

Irawan, D. R. (2017). The Origin of Developmental State in Singapore. Jurnal Analisis Sosial Politik, 1(1), 1-7. http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=769435&val=12558&title=THE%20ORIGIN%20OF%20DEVELOPMENTAL%20STATE%20IN%20SINGAPORE

Reza, S M Saleh., Raihan, S M Sazid., & Rabi, Md Rabiul Islam. (2015). Human Resource Management and Leadership: Lessons from Lee Kuan Yew. International Journal of Business and Management Study, 2(2), 268-271. https://www.researchgate.net/publication/316473006_Human_Resource_Management_and_Leadership_Lessons_from_Lee_Kuan_Yew

Santhi, S & AR Saravanakumar. (2020). The Economic Development of Singapore: A Historical Perspective. Aut Aut Research Journal, 9(7), 441-459. https://www.researchgate.net/publication/343254328_The_Economic_Development_of_Singapore_A_Historical_Perspective

Schelander, B. (1998). Singapore: A History of the Lion City. Center for Southeast Asian Studies.

Winanti, P. S. (2003). Developmental State dan Tantangan Globalisasi: Pengalaman Korea Selatan. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7(2), 175-204. https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/11071

Yuniarti., Amal, I., dan Arfani, R. N. (2004). Peran Negara dalam Industrialisasi di Malaysia dan Singapura (1970-2000). Sosiosains, 17(1), 195-206. http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/detail.php?dataId=7034

Author: Siti Wulandari

51 thoughts on “Lee Kuan Yew : Sosok dibalik Keberhasilan Pembangunan di Singapura

  1. wah terima kasih ya, dengan ini saya bisa mendapatkan referensi mengenai intervensi pemerintah dalam pembangunan ekonomi di Singapura. Ditunggu ya artikel berikutnya:)

  2. Very informative and interesting article!!! Thank you for sharing with us and augment our knowledge Wulan! Keep up the good work, stay healty, safe, sane, and God Bless🌻

  3. Demokrasi ala Asia yang diterapkan Lee Kuan Yew cukup berhasil banget, ya buat pertumbuhan ekonomi Singapura. Namun, sayangnya harus bersifat otoriter. Akan tetapi, semua hasil dari kebijakan Lee Kuan Yew terbukti bikin Singapura lebih maju. Terima kasih telah memberikan informasi soal tokoh di balik kemajuan Singapura, Kak

  4. Pingback:valid shop cc
  5. Pingback:cvv to bitcoin
  6. Pingback:block screenshot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *