Kebijakan Jepang Melalui Official Development Assistance (ODA) di Asia Tenggara

Bantuan pembangunan resmi Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1954 dalam bentuk penerimaan peserta pelatihan untuk mendapatkan pelatihan di bidang industri, transportasi dan komunikasi, pertanian, dan kesehatan. Bantuan pembangunan resmi Jepang telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi. Misalnya, sejak krisis ekonomi meletus di Asia pada Agustus 1997, Jepang telah memberikan bantuan kepada Indonesia yang telah keluar dari kesulitan, dengan pinjaman khusus, kewajiban pembayaran yang ditangguhkan, dan dukungan untuk strategi pemerintah (Japan Official Development Assistance, n.d.). Kebijakan ODA sebenarnya dilaksanakan untuk pertama kali pada tahun 1950-an. Secara relatif, itu dianggap sebagai kebijakan ekonomi daripada bagian dari diplomasi seluruh negara. Namun, sejak tahun 1980-an sejak pertumbuhan ekonomi yang pesat di tahun 1960-an, kontribusi Jepang dalam bantuan ekonomi kepada negara-negara berkembang menjadi kontribusi terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Dan memasuki tahun 1990-an, menjadi negara donor pertama. Beberapa perubahan telah terjadi dalam program ODA sejak tahun 1950-an. Pada tahap ini, bantuan dianggap sebagai pengaturan kompensasi dan bantuan ini diberikan kepada negara-negara Asia yang sebelumnya pernah diinvasi Jepang selama Perang Dunia II. Dalam hal ini  Jepang bertujuan pada sektor ekonomi sehingga dapat menjadikan Jepang sedang mengalami tahap pertumbuhan yang tinggi dan membutuhkan banyak bahan baku dari negara-negara Asia Tenggara.

New Miyazawa Plan merupakan sebuah tindakan Jepang berupa dukungan senilai total US $ 30 miliar, yang di mana US $ 15 miliar akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan jangka menengah dan panjang pemulihan ekonomi negara-negara Asia, dan US $ 15 miliar lainnya akan dicadangkan untuk reformasi ekonomi modal jangka pendek yang mungkin diperlukan selama proses implementasi (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2000). Kemudian ada bantuan lain yang diberikan oleh Pemerintah Jepang melalui ODA seperti Pinjaman Yen yang dimana merupakan pinjaman dana dengan persyaratan ringan, yaitu berjangka panjang dan berbunga rendah, yang dibutuhkan negara berkembang, dalam rangka menata fondasi sosial ekonominya, yang akan menjadi dasar dari pembangunan. Pinjaman Yen ini dilaksanakan melalui Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Kedua, Bantuan Dana Hibah merupakan bantuan dana yang tidak disertai dengan kewajiban untuk membayar kembali dan terakhir merupakan kerjasama teknik yang dimana kerjasama yang diberikan untuk membantu pengembangan SDM di negara-negara berkembang. Agar setiap negara dapat berkembang, mutlak diperlukan yang akan memegang peranan didalam perkembangan sosial ekonomi. Agar teknik serta pengetahuan yang telah dibangun oleh Jepang dapat dialihkan kepada para teknisi dan pejabat dari negara berkembang, maka Jepang menerapkan cara dengan mengundang tenaga magang, mengirim tenaga ahli dan relawan, mengirim bantuan mesin dan peralatan, survey, atau kesemuanya ini tercakup dalam bentuk “Proyek Kerjasama Teknik” dan lain-lain. Kerjasama teknik ini dilaksanakan oleh suatu badan pemerintah independen yang bernama, “Japan International Cooperation Agency (JICA)” (Japan Official Development Assistance, n.d.)

The New Miyazawa Plan sendiri diusung pada bulan Oktober 1998 bertujuan untuk membantu pemulihan ekonomi Asia dengan memberikan pinjaman jangka menengah dan pendek. Selain itu, menurut Kawakami (2004), pemerintah Jepang tampaknya berharap inisiatif ini dapat dipicu untuk mengembangkan mekanisme pendukung mata uang daerah, yaitu Yen akan berperan penting di Asia. Jumlah 162,4 miliar yen telah diberikan kepada Indonesia pada tahun 1998 dan 1999 berdasarkan The New Miyazawa Plan. Sejak Juli 1998 Jepang telah menyalurkan bantuannya ke Indonesia berupa pinjaman sebesar 130 juta Dollar dan bantuan pangan sebanyak 50.000 ton beras. Namun kemudian, pada Oktober 1998, Menteri Keungan Jepang, Kiichi Miyazawa, mengumumkan pengalokasian dana sebesar 30 miliar Dollar AS untuk negara-negara yang terkena krisis ekonomi regional tersebut (Raymon, 2009). Pada tahun 1999, Indonesia menerima sumbangan sebesar USD 16,058,3 miliar atau mencapai 16,30% dari total. Sementara pendapatannya pada tahun 2000 sebesar 970,10 juta dollar Amerika (10,06%), dan pada tahun 2001 sebesar 880,07 juta dollar Amerika (11,54%) (Subagyo, 2005). Faktor dasar dari bantuan pembangunan resmi Jepang kepada Indonesia adalah bahwa Indonesia memiliki lokasi geografis yang penting bagi Jepang dalam hal transportasi laut dan penyediaan minyak, gas alam, dan sumber daya alam lainnya. Selain itu, Thailand berhasil mengembangkan transportasi umum di Bangkok yang sepenuhnya menggunakan dana official development assistance (ODA) Jepang. Selain transportasi, dana bantuan pembangunan resmi juga digunakan untuk mengangkut pembangkit listrik tenaga panas bumi di Lampang, Thailand utara serta pembangunan sekolah kejuruan dan lain-lain. Vietnam, Kamboja, Myanmar, Laos, Malaysia dan Filipina juga telah menerima bantuan pembangunan resmi dari Jepang dan juga digunakan Indonesia dan Thailand.

Daftar Pustaka

Japan Official Development Assistance. (n.d.). Bantuan ODA Jepang Di Indonesia. https://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatisoda_02.htm

Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2000). Asian Economic Crisis and Japan’s Contribution. https://www.mofa.go.jp/policy/economy/asia/crisis0010.html

Raymon, R. (2009). Peran Bantuan Luar Negeri Jepang Dalam Memperkuat Hubungan Ekonomi Asimetris Dengan Indonesia Studi Kasus : ODA (Official Development Assistance) Jepang di Indonesia Pasca Krisis Asia (1999-2008) [Skripsi, Universitas Indonesia]. Universitas Indonesia. http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122930-SK%20002%2009%20Ray%20p%20-%20Peran%20bantuan-HA.pdf

Subagyo, M. (2005). The ODA Reform : It’s Impact on the Relationship of Japan – Indonesia. Jurnal Ekonomi & Pendidikan, 2, 42.

Tular, B. E., Priadarsini, N. W., & Widyanugraha, A. A. (2016). Kepentingan Jepang Melalui JICA Terhadap Pemberian Bantuan Proyek DPSP di Indonesia. Jurnal Hubungan Internasional, 1, 2-3.

Author: Alfathan Satryo

International Relations IISIP Jakarta

12 thoughts on “Kebijakan Jepang Melalui Official Development Assistance (ODA) di Asia Tenggara

  1. Pingback:elojob lol
  2. Pingback:MakerDirectory

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *