Kebijakan Ketahanan dan Keamanan Energi Jepang Pasca Fukushima

Eenrgi merupakan sumber daya global yang dapat menjadi penggerak kerjasama dan konflik internasional, dimana energi dapat menjadi sebuah isu non tradisional dalam hubungan internasional karena setiap negara pasti akan berusaha untuk menjaga keamanan energinya. Hal ini dikarenakan energi telah menjadi faktor penting dalam melaksanakan aktivitas ekonomi setiap negara yang kemudian berakibat pada peningkatan konsumsi energi di setiap negara dan menimbulkan ketergantungan akan energi tersebut, disamping itu juga kemudian timbul adanya kelangkaan akan energi dimana sumber energi seperti minyak merupakan sumber daya yang terbatas hingga akhirnya membuat setiap negara harus memikirkan berbagai kebijakan untuk mempertahankan ketersediaan energinya, seperti halnya Jepang yang merupakan negara industri yang maju sehingga membuat Jepang harus memikirkan berbagai inovasi dan mengeluarkan sebuah kebijakan untuk menjaga ketahanan energinya.

Jepang menjadi salah satu konsumen energi terbesar di dunia, namun Jepang memiliki tantangan dalam ketahanan energinya dimana tingkat swasembada Jepang yang sangat rendah hal ini kemudian membuat Jepang menjadi ketergantungan akan bahan bakar fosil bahkan tingkat ketergantungannya lebih tinggi dari China, yang membedakan adalah China sangat mengandalkan batu bara sedangkan Jepang mengandalkan minyak, dan hal ini membuat Jepang sangat rentan terhadap guncangan minyak. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi krisis minyak pada tahun 1973 yang kemudian membuat Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif, dan peristiwa tersebut juga menimbulkan kesadaran Jepang akan ketergantungannya terhadap pasokan energi sehingga membuat pemerintah Jepang mengadopsi sebuah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi ketergantungan akan minyak.

Adanya krisis minyak pada tahun 1973, membuat Jepang berkomitmen dengan mengembangkan energi nuklir, The Three Laws for Electric Power Resources Sites yaitu Undang-Undang penyesuaian wilayah yang berdekatan dengan fasilitas pembangkit listrik, promosi pengembangan listrik, pajak dan hukum serta Undang-Undang akun khusus untuk promosi tenaga listrik yang diadopsi pada tahun 1974. Pada tahun 2002, Pemerintah Jepang mengumumkan bahwa mereka akan meningkatkan ketergantungannya pada energi nuklir untuk mencapai tujuan pengurangan emisi gas rumah kaca yang ditetapkan oleh Protokol Kyoto dan pada tahun 2008 dalam Cool Earth Innovative Energy Technology Program, Japan Atomic Energy Commission (JAEC) merencanakan pengurangan 54 persen dalam emisi CO2 pada tahun 2050. Hal ini kemudian terlihat bahwa keinginan Jepang untuk mengurangi ketergantungannya pada impor minyak dan membatasi permintaan minyak telah menjadi prioritas Jepang, dengan Jepang meningkatkan efisiensi energi dan penggantian tenaga nuklir sebagai pembangkit listrik membuat permintaan minyak turun dan sebagai negara yang hampir tidak memiliki sumber daya alam membuat Jepang menganggap energi nuklir menjadi sangat penting dalam pengurangan akan ketergantungannya pada impor minyak.

Pada tahun 2011, Jepang mengalami gempa bumi besar yang terjadi dibagian Jepang Timur yang kemudian disusul dengan tsunami dan menyebabkan kebocoran terhadap tiga reaktor Fukushima, dan peristiwa ini pun tercatat sebagai bencana nuklir terbesar kedua setelah peristiwa Chernobly pada tahun 1986. Adanya peristiwa tersebut membuat Jepang mengalami masalah ketahanan dan keamanan energi serta menurut Vivado (2012), setelah Jepang mengalami peristiwa tersebut tercatat Jepang mengalami defisit perdagangan pertama pasca krisis minyak, dimana defisit perdagangan ini disebabkan oleh lonjakan impor bahan bakar fosil sebesar 25,2 persen. Hal ini kemudian membuat Perdana Menteri pada saat itu adalah Naota Kan mengumumkan bahwa pemerintah harus memulai dari awal terkait penyusunan kebijakan energi baru dengan tinjauan utama akan mempromosikan energi surya dan energi alternatif lainnya serta Jepang harus meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam pembangkit listrik hingga 20 persen pada awal tahun 2020.

Adanya peristiwa Fukushima menyebabkan Jepang kembali meningkatkan konsumsi bahan bakar fosil untuk menggantikan tenaga nuklir, dan juga dengan adanya peningkatan penggunaan bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik menyebabkan biaya impor bahan bakar menjadi lebih tinggi. Pada tahun 2012, tagihan listrik rumah tangga diperkirakan meningkat sebesar 18 persen dan tarif untuk konsumen industri rata-rata 36 persen. Melihat hal ini, diperkirakan permintaan Jepang untuk batu bara akan meningkat sebesar 8 persen dan Jepang juga akan meningkatkan konsumsi minyak mentah dan produk minyak bumi sebesar 4,7 persen serta konsumsi LNG sebesar 6,9 persen (Vivado,2012). Hal ini kemudian akan menimbulkan resiko terhadap perekonomian Jepang bila reaksi nuklir tidak segera kembali beroperasi serta akan menimbulkan konsekuensi dimana Jepang akan mengalami peningkatan emisi CO2.

Jepang mengesahkan sebuah kebijakan energi terbarukan pada tahun 2011 guna menjaga ketahanan dan keamanan energinya, kebijakan tersebut yaitu skema Feed in Tariff (FIT). FIT Act atau Undang-Undang merupakan tindakan khusus mengenai pengadaan listrik dari sumber energi terbarukan yang disahkan untuk mendorong investasi dan pengembangan energi terbarukan di Jepang dan kebijakan ini baru disahkan pada tahun 2012. Menurut Xie (2020), pemerintah Jepang dalam kebijakan energi terbarukan yaitu skema FIT menetapkan sebuah syarat pengadaan listrik terbarukan serta kebijakan ini diterapkan sebagai tahap awal guna mendukung energi terbarukan yang diharapkan dapat mengurangi biaya secara bertahap yang pada akhirnya akan memungkinkan energi terbarukan dapat bersaing dari waktu ke waktu di pasar listrik. Pada tahun 2014, Jepang juga mengesahkan rencana energi dasar hal ini dilakukan untuk mempercepat pengembangan berbagai energi terbarukan dimana rencana energi dasar ini menetapkan sasarannya untuk struktur energi Jepang pada tahun 2030 dan pengesahan rencana energi dasar ini memiliki tujuan untuk mengurangi pangsa minyak, batu bara dan gas alam serta menargetkan pula pada peningkatan pangsa energi nuklir.

Pengesahan kebijakan energi terbarukan yaitu skema Feed In Tariff (FIT) akan sangat membantu dalam mendukung target energi terbarukan pemerintah, selain itu juga mantan Perdana Menteri Shinzo Abe juga mencoba untuk mengoperasikan kembali reaktor nuklir dan Ministry of Economy Trade and Industry (METI) mengatakan kebijakan energi jangka panjang Jepang akan mengembalikan kapasitas tenaga nuklir hingga 20-22 persen dari total keluaran listriknya pada tahun 2030. Kabinet Abe juga menciptakan sebuah kepentingan baru bagi industri nuklir yaitu dengan meningkatkan kompleksitas struktur kepentingan dengan mengambil keuntungan dari Perjanjian Nuklir Sipil AS-India 2007 dan Jepang telah memulai negosiasinya dengan India tentang kerjasama energi nuklir pada tahun 2010 (Kim & Chung, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

Kim, S. C., & Yousun, C. (2017). Dynamics of Nuclear Power Policy in the Post-Fukushima Era: Interest Structure and Politicisation in Japan, Taiwan and Korea. Asian Studies Review, 42(1), 107-124. https://doi.org/10.1080/10357823.2017.1408569

Vivado, V. (2012). Japan’s Energy Security Predicament Post-Fukushima. Energy Policy, 46, 135-143. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.03.044

Xie, Z. (2020). Energy Security and Renewable Energy Policy: Comparison Between The People’s Republic of China and Japan (ADBI Working Paper No. 1085). Asian Development Bank Institute. https://www.adb.org/sites/default/files/publication/571731/adbi-wp1085.pdf

Author: Rina Marchelawati

Jepang dan Negara Industri/B

51 thoughts on “Kebijakan Ketahanan dan Keamanan Energi Jepang Pasca Fukushima

  1. Artikelnya sangat bagus dan menarik dan menambah wawasan juga, teirma kasih Rina ditunggu artikel selanjutnya ๐Ÿ‘๐Ÿป

  2. Pingback:Hp Sunucu destek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *