Kebijakan Energi Jepang: Tantangan Pasca Tragedi Fukushima

Sebagai salah satu negara maju di Asia dengan pemakaian energi yang besar, Jepang memiliki ketergantungan terhadap sumber energi, khususnya minyak bumi, yang hampir 84% diperoleh dari negara-negara di kawasan Timur Tengah. Pasca terjadinya krisis minyak bumi yang terjadi pada tahun 1973 yang sangat mempengaruhi perekonomian Jepang, pemerintah Jepang kemudian merumuskan kebijakan energi baru yang berfokus pada pengurangan ketergantungan minyak bumi dan mengalihkan penggunaan dari minyak bumi ke sumber daya energi yang lain, seperti gas alam dan nuklir.

Sejak tahun 2002, pemerintah Jepang telah berkomitmen untuk meningkatkan ketergantungan terhadap energi nuklir dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca seperti yang ditetapkan dalam Protokol Kyoto dan Cool Earth Innovative Energy Technology Program yang direncanakan oleh Komisi Energi Atom Jepang (JAEC) untuk mengurangi emisi CO2 sebesar 54% pada tahun  2050. Seperti yang dikutip dalam Shadrina (2012), Jepang menyatakan 4 tujuan utama kebijakan energi nuklir sebagai berikut; (1) meningkatkan kapasitas tenaga nuklir sebagai elemen utama produksi listrik; (2) memajukan dan memproseskan daur ulang; (3) mengembangkan desain reaktor untuk meningkatkan pemanfaatan bahan bakar; (4) mempromosikan energi nuklir kepada publik dengan mengutamakan keamanannya.  

Gempa bumi yang diikuti oleh tsunami yang terjadi pada 11 Maret 2011 di wilayah Tohoku, Jepang telah berdampak terhadap operasional 11 PLTN yang berlokasi pada 4 lokasi, yaitu Fukushima Daiichi (Unit 1, 2, dan 3), Fukushima Daini (Unit 1, 2, 3, dan 4), Tohoku Onagawa (Unit 1, 2, dan 3), dan Tokai JAPCO yang keseluruhannya berkapasitas 9.377 MWe. Kesebelas reaktor tersebut kemudian mengalami shutdown akibat getaran gempa (Hermawan, 2012).

Seperti yang dijabarkan oleh Hermawan (2012) dalam jurnal Tantangan Kebijakan Energi Nuklir Jepang Pasca Insiden Fukushima Daiichi, reaktor Fukushima Daiichi Unit 1, 2, dan 3 gagal memfungsikan sistem pengambilan panas sisa (Reactor Heat Removal) akibat jaringan listrik utama yang padam serta generator cadangan yang juga mengalami kerusakan karena datangnya gelombang tsunami. Upaya pendinginan pada reaktor dilakukan dengan menginjeksikan air, baik air tawar maupun air laut, ke dalam teras reaktor dan kolam penyimpanan bahan bakar. Reaksi antara uap air dan material kelongsong (Zr) menimbulkan terbentuknya gas hidrogen. Adanya gas hidrogen yang meningkat menyebabkan tekanan di dalam bejana tekan meningkat drastis yang menyebabkan terjadinya ledakan hidrogen serta terjadinya kebocoran zat radioaktif ke lingkungan hidup hingga radius puluhan kilometer. Akibatnya, ratusan ribu penduduk di sekitar lokasi yang terkontaminasi harus dievakuasi secara besar-besaran, ribuan ton bahan makanan serta produk pertanian lokal juga harus diawasi dengan sangat ketat dan dimusnahkan. Meskipun paparan radiasi zat radioaktif ini tidak menyebabkan kematian pada manusia secara langsung, namun paparan radiasi zat radioaktif ini dapat mengancam kesehatan manusia dalam jangka panjang.

Tragedi Fukushima Daiichi kemudian menimbulkan kekhawatiran yang tinggi dari masyarakat Jepang terhadap sistem keselamatan reaktor nuklir. Dukungan terhadap pengembangan program nuklir pemerintah Jepang telah mengalami penurunan yang sangat tajam setelah terjadinya tragedi ini. Selain itu, ketidakpastian informasi mengenai dampak radiasi zat radioaktif dari tragedi Fukushima yang disampaikan oleh pemerintah dan media massa menyebabkan kepanikan dan ketakutan masyarakat. Ketidakpastian informasi mengenai dampak radiasi zat radioaktif mendorong masyarakat menggali informasi dari berbagai sumber serta memahami apa yang terjadi dengan bencana nuklir dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan nuklir, seperti zat radioaktif cesium, iodine, strontium, plutonim, serta ukuran dosis radioaktif seperti bacquerel and sievert. Hal ini kemudian menyebabkan munculnya pemahaman baru bagi masyarakat Jepang mengenai energi nuklir yang tidak lagi dianggap sebagai energi yang aman, namun energi yang membahayakan (Sarjiati, 2018).

Hilangnya kepercayaan masyarakat Jepang terhadap pemerintah Jepang dalam penanganan tragedi Fukushima mendorong masyarakat melakukan berbagai upaya dalam menghadapi kondisi ketidakpastian serta untuk melindungi diri atas ancaman radiasi zat radioaktif. Masyarakat Jepang menuntut pemerintah untuk melakukan evaluasi serta kajian mendalam terhadap semua PLTN di Jepang dan melakukan protes, demonstrasi massal, serta negosiasi menuntut pemerintah Jepang untuk menghentikan pemanfaatan nuklir sebagai sumber energi di Jepang (Sarjiati, 2018). Meskipun begitu, pemerintah Jepang tetap memerlukan reformasi yang menitikberatkan pada penegakan keamanan energi, peningkatan ekonomi energi, dan perlindungan lingkungan. Dalam hal ini, pemerintah Jepang mulai mengurangi pasokan listrik dari nuklir secara berkala hingga mencapai nol di awal Mei 2012 dan melakukan langkah-langkah pengamanan pasokan listrik agar kegiatan ekonomi tidak mengalami kemunduran serta mengupayakan pemantauan secara ketat dalam upayanya untuk mendekontaminasi seluruh area yang terkontaminasi zat radioaktif. Bersamaan dengan ini, pemerintah Jepang memulai penyusunan revisi kebijakan energi yang kemudian akan diumumkan pada pertengahan 2012 (Hermawan, 2012).

Di tahun 2012, pemerintah Jepang mengadopsi RUU yang menggambarkan beberapa langkah yang mengarah pada reorganisasi regulasi keselamatan serta pembentukan badan keselamatan nuklir khusus dengan memisahkan bagian peraturan keselamatan nuklir Nuclear and Industrial Safety Agency (NISA) dari Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) dengan membentuk Nuclear Reaction Analysis (NRA) pada April 2012. NRA diharapkan untuk mampu bertindak secara independen serta memiliki kewenangan untuk membuat keputusan administratif tentang regulasi keselamatan nuklir serta membuat rekomendasi kepada organisasi pemerintah terkait untuk memastikan keselamatan nuklir. Dalam bidang industri nuklir, The Federation of Electric Power Companies (FEPC) meluncurkan organisasi independen guna membangun jaringan di antara entitas nuklir, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir dan produsen bahan bakar di Jepang yang diharapkan dapat bekerjasama dengan organisasi domestik dan internasional.

Seiring dengan restrukturisasi organisasi, reformasi yang sedang berlangsung mencakup pengenalan peraturan keselamatan nuklir baru dan peningkatan manajemen krisis. Pemerintah harus terus mendorong reformasi regulasi keselamatan nuklir berdasarkan prinsip-prinsip pemisahan regulasi dan promosi nuklir; integrasi semua fungsi regulasi nuklir dalam satu badan; manajemen krisis; pengembangan sumber daya manusia; peraturan keselamatan baru; transparansi; serta internasionalitas (Shadrina, 2012).

Daftar Pustaka

Hermawan, N. T. E. (2012). Tantangan Kebijakan Energi Nuklir Jepang Pasca Insiden Fukushima Daiichi. Pusat Pengembangan Energi Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional. http://digilib.batan.go.id/ppin/katalog/file/1979-1208-2012-027_A04_NANANG_TRIAGUNG_INSIDEN_FUKUSHIMA.pdf

Sarjiati, U. (2018). Risiko Nuklir dan Respon Publik Terhadap Bencana Nuklir Fukushima Di Jepang. Jurnal Kajian Wilayah, 9(1), 46-61. https://doi.org/10.14203/jkw.v9i1.785

Shadrina, E. (2012). Fukushima Fallout: Gauging the Change in Japanese Nuclear Energy Policy. International Journal of Disaster Risk Science, 3(2), 69–83. https://doi.org/10.1007/s13753-012-0008-0

Author: Anyelir Sacharissa

International Relation Student

21 thoughts on “Kebijakan Energi Jepang: Tantangan Pasca Tragedi Fukushima

  1. Pingback:cvv2 shop
  2. Pingback:ccv dumps
  3. Pingback:instagram audit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *