Hubungan Ekonomi Malaysia dan Jepang Terkait Bantuan Investasi Jepang Dalam Proyek Pembangunan Dam di Malaysia

Awal perkembangan investasi Jepang di Malaysia dimulai dengan investasi di sektor karet oleh Jepang pada tahun 1910. Sebelum Malaysia dibentuk pada tahun 1963, Malaysia berada di bawah naungan kolonial Inggris. Akibat penjajahan Inggris, ekonomi Malaysia adalah ekonomi pasar yang dibelenggu oleh sistem kapitalis internasional yang mengutamakan pembangunan dan menguntungkan investor swasta asing dan sejumlah kecil operator lokal. Era penjajahan Inggris telah membawa perubahan struktur ekonomi Malaysia. Meski setelah kemerdekaan Malaysia berhubungan erat dengan Inggris, namun Tunku Abdul Rahman tetap bekerja sama dengan Jepang untuk mengurangi ketergantungan pada Inggris. Hal ini didorong oleh kebutuhan negara untuk mendapatkan alternatif sumber pembangunan ekonomi.

Hubungan ekonomi antara Malaysia dan Jepang berlanjut selama pemerintahan Tun Abdul Razak ketika Bantuan Pembangunan Resmi Jepang (ODA) disalurkan ke Malaysia untuk membiayai sebagian besar pembangunan proyek. Hubungan ekonomi Malaysia dan Jepang diperkuat selama pemerintahan Tun Hussein Onn melalui pembentukan Asosiasi Ekonomi Malaysia-Jepang (MAJECA) dan Asosiasi Ekonomi Jepang-Malaysia (JAMECA). Kontinuitas pemikiran Look To-The-East yang dilalui oleh ketiga Perdana Menteri membuat Jepang muncul sebagai investor asing terbesar di Malaysia ketika Tun Dr. Mahathir Mohamad mengambil alih kepemimpinan negara.

Malaysia dan Jepang terkait erat oleh perdagangan dan investasi internasional. Dalam hal perdagangan internasional, Jepang adalah salah satu mitra dagang terbesar Malaysia, ekspornya ke Malaysia meliputi barang-barang manufaktur, perangkat elektronik, dan peralatan transportasi. Bagi Jepang, Malaysia merupakan pemasok penting sumber daya alam, seperti kayu dan LNG (Liquefied Natural Gas) (Furuoka dkk, 2007). Dalam beberapa tahun terakhir, ekspor Malaysia ke Jepang telah mengalami diversifikasi termasuk pendingin ruangan dan barang elektronik lainnya. Selain menjadi mitra dagang utama Malaysia, Jepang juga merupakan sumber penting dari Penanaman Modal Asing (FDI). Malaysia merupakan tujuan investasi yang menarik bagi perusahaan Jepang karena infrastrukturnya yang baik dan tenaga kerja yang terdidik. Berdasarkan survei Kedutaan Besar Jepang di Malaysia (2005), mayoritas perusahaan Jepang di Malaysia, atau 850 dari total 1.400 perusahaan, bergerak di sektor manufaktur, sedangkan 200 perusahaan bergerak di bidang jasa. Beberapa perusahaan internasional ternama, seperti Sony, Hitachi dan Matsushita, telah beroperasi di Malaysia selama lebih dari 20 tahun. Secara keseluruhan, FDI Jepang bermanfaat bagi Malaysia ( Furuoka dkk, 2007). Perusahaan Jepang dan perusahaan multinasional (MNC) menawarkan peluang kerja bagi tenaga kerja Malaysia dan menciptakan tempat untuk transfer teknologi. Namun, kehadiran perusahaan multinasional Jepang tidak selalu memberikan dampak positif di negara tuan rumah. Salah satu kekurangannya adalah apa yang disebut ‘ekspor industri kotor’, atau praktik oleh negara-negara maju untuk merelokasi pabrik mereka yang lebih mencemari dan merusak lingkungan ke negara-negara berkembang.

Malaysia dan Jepang telah menikmati hubungan bilateral yang sangat baik selama beberapa dekade. Kedua negara menjaga hubungan diplomatik yang erat, melakukan pertukaran budaya secara aktif, dan memiliki hubungan ekonomi yang kuat. Jepang adalah sumber utama FDI ke Malaysia, dan juga memberikan bantuan ekonomi yang besar bagi Malaysia. Meskipun program ODA Jepang telah dikritik karena bermotivasi komersial, secara keseluruhan, Malaysia mendapat manfaat dari bantuan ekonomi yang diterimanya dari Jepang. Pemberian bantuan luar negeri merupakan salah satu pilar diplomasi Jepang. Ini juga merupakan instrumen kebijakan penting bagi pemerintah Jepang. Ada beberapa kasus ketika pemerintah menggunakan bantuan ekonominya untuk mempengaruhi kebijakan dalam negeri dan memperbaiki situasi politik di negara berkembang, seperti Kamboja dan Myanmar. Penggunaan ODA sebagai instrumen kebijakan oleh pemerintah Jepang sebagian disebabkan oleh fakta bahwa semua tindakan militer dilarang oleh Pasal 9 Konstitusi Jepang, yang mencabut penggunaan kekuatan militer untuk penyelesaian konflik.

Proyek Transfer Air Mentah Pahang-Selangor adalah salah satu dari tujuh proyek yang menerima pinjaman bilateral dari Jepang. Proyek ini akan memungkinkan transfer air dari negara bagian Pahang yang berpenduduk sedikit ke negara bagian Selangor yang berpenduduk lebih padat, yang mengelilingi wilayah federal Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sebagai bagian dari proyek, pembangunan bendungan dan terowongan pengalihan air telah direncanakan. Bank Jepang untuk Kerja Sama Internasional (JBIC) menjelaskan alasan di balik keputusan pemerintah Jepang untuk mendukung proyek ini (Furuoka, 2011). Menurut JBIC, Selangor telah mengalami peningkatan kebutuhan air dan sesekali mengalami kekurangan air selama musim kemarau. Oleh karena itu, proyek antar negara bagian untuk mentransfer air dari negara bagian Pahang ke negara bagian Selangor telah dipertimbangkan untuk mengatasi peningkatan permintaan air di masa depan di negara bagian Selagor dan wilayah Kuala Lumpur (Furuoka, 2011).

Proyek yang dilakukan ini yang juga didanai oleh Jepang, mengungkapkan bahwa bantuan ekonomi Jepang kepada Malaysia tidak lepas dari kontroversi dan pemerintah Jepang tidak selalu cermat dalam memilih proyek yang akan didanai melalui program ODA-nya. Rencana proyek transfer air itu mendapat reaksi beragam dari LSM Malaysia dan menuai kritik dari warga setempat. Namun, fakta bahwa pemerintah Jepang membutuhkan dukungan dari setidaknya lima LSM lokal untuk pembangunan bendungan sebelum mendistribusikan dananya menunjukkan peningkatan kesadaran di antara pembuat kebijakan ODA Jepang tentang dampak lingkungan dan sosial yang akan ditimbulkan oleh proyek yang didanai oleh ODA.

Terlepas dari kenyataan bahwa LSM memprotes keras pembangunan bendungan, pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan pinjaman dalam jumlah besar melalui Japan Bank for International Cooperation (JBIC) untuk pelaksanaan proyek. Seperti yang ditunjukkan oleh kronologi kejadian setelah keputusan untuk melaksanakan proyek transfer air, pejabat ODA Jepang tidak selalu mengikuti pedoman ODA mengenai penilaian dampak lingkungan dan sosial dari proyek yang didukung oleh dana ODA. Perlu dicatat bahwa pada tahap awal, ketika LSM Malaysia menyuarakan ketidaksetujuan mereka dengan usulan pembangunan proyek transfer air, pemerintah Jepang berusaha untuk mengakomodasi pandangan LSM tentang proyek tersebut dan bahkan meminta agar penilaian dampak lingkungan kedua dilakukan. Meskipun terdapatnya beberapa kritik dari berbagai LSM Malaysia ini, tetapi dengan adanya pembangunan proyek ini bantuan luar negeri Jepang telah mendorong perkembangan ekonomi Malaysia.

Daftar Pustaka :

Furuoka, F. (2011, 1 Juni). Japanese Aid to the Pahang-Selangor Water Transfer Project in Malaysia: Aid Guidelines and Decision-Making. New Zealand Journal of Asian Studies. https://www.nzasia.org.nz/uploads/1/3/2/1/132180707/jas_june2011_furuoko.pdf

Furuoka F, LO M. C, Iwao K. (2007, 1 Maret). Japan’s Foreign Aid Policy Towards Malaysia: Case Studies of the New Miyazawa Initiative and the Kelau Dam Construction. Electronic journal of contemporary japanese studies. http://www.japanesestudies.org.uk/articles/2007/FuruokaLoKato.html

Author:

47 thoughts on “Hubungan Ekonomi Malaysia dan Jepang Terkait Bantuan Investasi Jepang Dalam Proyek Pembangunan Dam di Malaysia

  1. Artikel yang sangat membantu untuk menambah pengetahuan khususnya bagi para mahasiswa HI yanh ingin tahu mengenai hubungan Malaysia dan Jepang. Good Job Author!!

  2. Wow artikelnya keren dan menarik untuk dibaca dan menambah wawasan bagaimana hubungan malaysia dengan jepang, good job tania 👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *