Hambatan Pencapaian Developmental State di Malaysia dalam Persoalan Proyek Pembangunan Dam Pahang-Selangor Malaysia

Proyek pembangunan dam Pahang Selangor Malaysia yang disponsori oleh pemerintah Jepang melalui bantuan pembangunan Jepang dan bank pembangunan Jepang; Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Menuai banyak protes dari para aktivis lingkungan dan sosial di Malaysia, yang membuat proses Developmental State di Malaysia melalui proyek pembangunan dam ini dengan bantuan Jepang menjadi terhambat.

Bantuan sejumlah RM 3,8 miliar diberikan sebagai pinjaman lunak selama 40 tahun (bunga tahunan 0,95 persen) untuk membiayai sebagian kecil dari total anggarannya sebesar RM 9 miliar di bawah ‘Paket Penyelamatan Miyazawa Baru untuk Proyek Infrastruktur’ (Furuoka, 2011, hlm. 34). Proyek Pembangunan DAM Pahang-Selangor adalah salah satu proyek di bawah Rencana Delapan Malaysia (2001-2005), dan konstruksi dimulai pada tahun 2010. Pemilik proyek dan pemrakarsa adalah pemerintah federal Malaysia melalui Kementerian Energi, Teknologi Hijau, dan Air (MEGTW), sedangkan Departemen Pekerjaan Umum telah dipercaya untuk melaksanakan proyek dan memantau kemajuannya. Namun, pembangunan Langat 2 di wilayah Selangor ditunda karena ketidaksepakatan mengenai syarat dan ketentuan antara pemerintah federal dan Negara Bagian Selangor. Sehingga proyek pembangunan tersebut harus mengalami penundaan dari estimasi kemungkinan awal akan beroperasi tahun 2014, kemudian telah ditunda hingga 2017.

Pembangunan dam Pahang-Selangor menuai kritik keras dari para aktivis lingkungan di Malaysia. Proyek ini dinilai tidak mengindahkan dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan, padahal pada awalnya JBIC dan Japan International Cooperation Agency (JICA) telah melakukan pendekatan dengan mengajak diskusi bersama para multi-stakeholders dalam hal pengambilan keputusan. Namun ketika pada tahap pembangunan, peran NGOs dan aktivis lingkungan di Malaysia tidak diikutsertakan kembali dalam negosiasi ulang. Adanya sikap ambivalensi yang ditunjukkan oleh Jepang dan Pemerintah Malaysia dalam pembangunan dam Pahang-Selangor, membuat NGOs di Malaysia termasuk Sahabat Alam Malaysia (SAM), the Consumers Association of Penang (CAP) dan WWF-Malaysia melakukan protes agar pembangunan tersebut dihentikan. Kekhawatiran mereka terhadap ekosistem sungai yang menjadi dampak dari pembangunan proyek termasuk persoalan resettlement penduduk asli yang secara serius mempengaruhi kehidupan dan mata pencaharian mereka (Furuoka, 2011, hlm. 37).

Dalam konsep Developmental state melihat negara lain yang dinilai lebih maju merupakan salah satu faktor yang mampu memberikan contoh pertumbuhan dan perkembangan yang sangat baik. Inisiatif “Look East Policy” yang diinisiasi oleh Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang melihat pertumbuhan negara-negara di Asia Timur mampu memberikan inspirasi dan kemajuan dengan mengikuti industrialisasi Jepang, sikap kerja etika dan keterampilan, serta secara langsung mengupayakan kerjasama pemerintah Jepang dan perusahaan di berbagai bidang pelatihan teknis dan manajemen industri (Dhillon, 2009, hlm. 176).

Bantuan Jepang dalam proyek Pembangunan dam Pahang Selangor dipilih oleh pemerintah Malaysia karena pinjaman yang diberikan berupa pinjaman lunak dengan bunga yang lebih kecil, serta alasan kedekatan hubungan Malaysia dan sebagai salah satu upaya pemenuhan inisiatif look east policy Malaysia. Konsep developmental state Jepang bertumpu pada modalitas pemerintahan yang teknokratis, ‘perencanaan-rasional’ dan apa yang digambarkan oleh Chalmers Johnson sebagai keberadaan yang kuat, berbakat, dan sarat prestise. Dalam prinsip developmental State birokrasi ekonomi yang secara eksplisit berperan dalam hal kemampuannya untuk mengendalikan sebagian besar keputusan kebijakan, rancangan undang-undang, mengontrol anggaran nasional dan bertindak sebagai sumber inovasi kebijakan utama (Dadzie, 2013, hlm. 137).

Paket bantuan Jepang melalui Pembangunan dam Pahang-Selangor kepada Malaysia mengalami tantangan tentang bagaimana prosedur penilaian. Dalam hal ini, penilaian dampak lingkungan atau AMDAL disalahgunakan untuk melegitimasi intervensi pembangunan yang bertentangan dengan pola pengaturan kelembagaan. AMDAL di Malaysia dilaksanakan relatif terlambat dalam perencanaan dan kemudian gagal mempengaruhi pengambilan keputusan proyek (Nor-Hisham & Ho, 201, hlm. 1188).

Evans (1995) mengungkapkan Prinsip Developmental State yang menekankan pentingnya otonomi birokrasi dengan menyiratkan serangkaian koneksi konkret yang menghubungkan negara secara intim dan agresif dengan kelompok sosial tertentu untuk berbagi proyek transformasi bersama, mengacu pada kemampuan negara untuk menyediakan saluran yang dilembagakan untuk negosiasi berkelanjutan dan negosiasi ulang tujuan dan kebijakan (Evans, 1995, hlm. 155).

Dalam kasus Pembangunan Proyek dam Pahang-Selangor Malaysia jelas tidak memenuhi apa yang seharusnya negara lakukan dalam pemenuhan prinsip Developmental State, kesan pemerintah Malaysia yang terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan, adanya  faktor kepentingan finansial dari para kontraktor dan pelaku bisnis dan tidak diggandengnya para Multi-stakeholders dalam proses pengambilan keputusan mengakibatkan pembangunan proyek dam Pahang Selangor mengalami penundaan selama kurang lebih 3 tahun lamanya.

Meskipun peran Pemerintah Jepang hanya sebatas pengawas, namun, pemerintah Jepang telah berupaya untuk mendengarkan suara para NGOs di Malaysia dan Komunitas lokal, karena bagaimanapun juga dalam memberikan donor dana kepada negara berkembang lainnya, pemerintah Jepang memiliki pedoman untuk tetap mempertimbangkan dampak lingkungan maupun sosial. Oleh sebab itu pemerintah Jepang merealisasikannya dengan menangguhkan pinjaman untuk pembangunan dam Pahang-Selangor, sampai pemerintah Malaysia mengatasi semua masalah dan kontroversi selama pembangunan Proyek tersebut. Pemerintah Malaysia tetap kukuh untuk melaksanakan pembangunan karena kebutuhan Malaysia akan air dan kekahwatiran akan menimbulkan krisis air dimasa depan, sehingga proyek pembangunan ini bagaimanapun caranya harus dilakukan. Kekhawatiran pemerintah Malaysia tidak sejalan dengan suara-suara dari para NGOs dan aktivis, ditambah Sikap Jepang yang tidak tegas dan kurangnya komitmen untuk merangkul para stakeholders dalam proses pengambilan keputusan.

Peran NGOs dan stakeholders disini penting untuk mengevaluasi tentang situasi yang terjadi secara bijak. Intinya, negara harus bisa menyediakan birokrasi yang efektif dan responsif dengan mengedepankan negosiasi terhadap kebutuhan masyarakat dan hal tersebut diperlukan untuk pembangunan.

Daftar Pustaka

Dadzie, R.B. (2013). Economic Development and the Developmental State Assessing the Development Experiences of Ghana and Malaysia since Independence. Journal of Developing Societies, Vol. 29(2), 123–154. http://doi.org/10.1177/0169796X13479711

Dhillon, K.S. (2009). Malaysia’s foreign policy in the Mahathir era, 1981–2003: Dilemmas of development. NUS Press.

Evans, P. (1995). Embedded autonomy: States & industrial transformation. Princeton University Press.

Furuoka, F. (2011). Japanese aid to the Pahang-Selangor Water Transfer project in Malaysia: Aid guidelines and decision-making. New Zealand Journal of Asian Study, Vol. 13(1), 31–45.

Nor-Hisham, B.M.S & Ho, P. (2016). A Conditional Trinity as ‘no-go’ Against Non-Credible Development? Resettlement, Customary Rights and Malaysia’s Kelau Dam. The Journal of Peasant Studies, 43(6), 1177-1205. http://doi.org/10.1080/03066150.2016.1253559

Author: Mia Melinda

59 thoughts on “Hambatan Pencapaian Developmental State di Malaysia dalam Persoalan Proyek Pembangunan Dam Pahang-Selangor Malaysia

  1. Artikel yang sangat bermanfaat untuk menambah wawasan saya sebagai mahasiswa HI, saya sangat menantikan tulisan-tulisan menarik lainnya dari penulis. Terimakasih

  2. Memang kalo masalah pembangunan harus direncanakan dengan matang, juga dipertimbangkan efeknya kepada lingkungan. Great observation and summary! ♥️

  3. Perjalanan pembangunan Malaysia secara keseluruhan sejak Kemerdekaan adalah salah satu kemajuan dan kesuksesan yang signifikan di mana jutaan orang Malaysia sekarang menjalani kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Namun, ini bukan jaminan keamanan dan kesejahteraan orang Malaysia di masa mendatang, terutama ketika salah satu faktor dalam ketidakpastian yang menggantung di masa depan. Masih banyak yang harus dilakukan dan mengembangkan dasar-dasar inti sangat penting dalam memastikan kemajuan dan keamanan bagi orang Malaysia melalui masa-masa baik dan masa sulit. Nice article 👌🏻

  4. Artikel yang bagus Mia, dan memang pembangunan merupakan masalah yang tidak boleh kita sepelekan karena berdampak besar untuk lingkungan kita:)
    Terima kasih Mia

  5. di dalam setiap pembangunan tentu tergantung pada banyak pihak yang terkait untuk keberlangsungan dan kesuksesan suatu progam pembangunan, karena banyaknya pihak yang dilibatkan tentu banyak perbedaan yang dihasilkan, perlunya koordinasi yang kuat antar pihak dan perlu adanya garis ketentuan atau hukum yang berlaku dan hukum yang sudah disetujui secara bersama agar dalam menjalankan suatu progam pembangunan dapat berjalan dengan baik dan tidak merugikan pihak manapun.

  6. Inilah pentingnya harus mengutamakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam kegiatan pembangunan suatu proyek, karena jika tidak maka akan merugikan banyak masyarakat disekitar areal dan menimbulkan permasalahan lainnya. Dan,diperlukannya juga sebuah kematangan dalam proses perencanaan pembangunan.

  7. Dalam persoalan developmental state disuatu negara memang harus memenuhi berbagai aspek ager pencapaian developmental state disuatau negara dapat berjalan baik, dalam artikel ini persoalan birokrasi menjadi penghambat dalam pencapaian developmental state di Malaysia khususnya dalam proyek pembangunan dam pahang selangor Malaysia yang menuai banyak protes dari Aktivis lingkungan dan sosial. Dalam artikel ini dengan sangat baik menjelaskan hal hal yang membuat pembangunan dam tersebut terhambat dan mengaitkannya dengan konsep developmental state itu sendiri. Good job Mia.

  8. Artikel yang memang dikemas dengan singkat dan jelas dengan pembahasan yg amat menarik namun banyak informasi yang saya dapatkan dengan membacanya, dan dari artikel ini dapat saya lihat bahwa pembangunan bukan hanya harus memikirkan biaya saja namun kita juga harus lihat dampak pembangunan tersebut terhadap lingkungan dan maka dari itu peran NGO akan sangat berpengaruh untuk membuat pembangunan lebih baik.

    Thanks for the article Mia. I enjoyed it alot 🤗

    Semangat skripsinya juga💪

  9. Artikel yg sangat baik, terstruktur dan mampu menggambarkan keadaan dgn begitu baik serta mudah dipahami. Dari artikel ini kita dapat melihat sikap pemerintah Jepang yg cukup bijaksana dgn menangguhkan pinjaman sampai pemerintah Malaysia benar2 mampu menyelesaikan gesekan2 yang terjadi antara NGO lingkungan hidup dan pemerintah federal malaysia terkait proses pembangunan dam.

    Sukses terus mia, semoga perkembangan kasus ini bisa dibuat lagi dalam artikel selanjutnya yaa 👏🙌👍

  10. at the end, it’s imperative for the Malaysian government to come to a decision by consensus in order to reach a sustained development.

  11. Pembahasan yang menarik mengenai developmental state di Malaysia. Menambah wawasan saya mengenai pembangunan negara Malaysia. Terimakasih Mia

  12. Sangat menarik pembahasannya, tidak hanya melulu soal hubungan dua negara tapi ada pula soal lingkungan yang dibahas, artikel cukup informatif juga, menambah pengetahuan, Good Job

  13. Pada kenyataannya dalam proses pembangunan sebuah negara suara2 dari para masyarakat atau LSM berperan penting dalam pembangunan dan diikutkan dalam setiap proses pengambilan keputusan, sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat direalisasikan dengan baik.

  14. Memberi manfaat banget! Saya belum pernah baca artikel mengenai pembangunan apalagi pembangunan di negeri orang, Terimakasih atas informasinya! Artikel ini membuat saya tertarik untuk mencari tahu perihal pembangunan secara lebih dalam lagi:)

  15. artikelnya sangat informatif dan menambah pengetahuan tentang Developmental state di Malaysia yang ternyata sempat menghadapi hambatan khususnya dalam persoalan pembangunan Dam Pahang Selangor Malaysia. Good job!

  16. Tapi saya aga kurang memahaminya apakah penjelasan nya kurang jelas atau artikel nya terlalu singkat tapi artikel nya sedikit menarik… Kalo saya menyimpulkan bagaimana mempertimbangkan nasib masyarakat yg mata pencarianya bergantu pada pinggiran sungai… Sedangkan pemerintah ingin membangun proyek DAM yg besar demi mempermaju perekonomian negara.

    1. Betul sekali Mas Fauzan, disini pemerintah Malaysia maupun Pemerintah Jepang sebagai pendonor dana kurang kurang responsif terhadap suara suara masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan dam tersebut. Sedangkan untuk mencapai suatu pembangunan dalam suatu negara persoalan konsesus inilah yang menjadi peran besar terhadap pembangunan. Keikutsertaan masyarakat disini penting dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga proses pembangunan ini memberikan keuntungan bagi semua pihak.

  17. Dari sisi pemerintah pembangunan Dam ini sangat baik untuk jangka waktu kedepannya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan malaysia akan air bersih dan mencegah krisis air.
    Sedangkan kendala bagi wwf malaysia dan warga sekitarnya adalah dampak yg di timbulkan dari proyek tsbt yg dapat merusak ekosistem sungainya dan pengaruh terhadap kehidupan selaligus mata pencaharian warga di sekitar proyek tsbt..,
    Hmmmm…., menurut saya apakah dari pihak proyek tsbt bisa mengembalikan ekosistem yg di khawatirkan dari wwf malaysia dan menggantikan mata pencaharian warga sekitarnya???
    Nice article !!!

  18. Good article, Mia! Tapi sedikit saran, mungkin akan lebih lengkap jika dijelaskan apa bentuk nyata dampak kerusakan lingkungan dan sosial dari proyek ini. Keep it up, girl!

  19. dari pemaparan yang dijelaskan oleh penulis, dapat dipahami bahwa dalam suatu pembangunan negara diperlukan perhatian dalam berbagai aspek. Seperti halnya yang terjadi pada proyek pembangunan di Malaysia, dimana permasalahan lingkungan dan sosial masih menjadi momok tersendiri bagi negara tersebut sehingga menghambat bantuan yang akan dialirkan oleh Jepang. Terimakasih pada penulis yang telah menyajikan artikel yang mengedukasi dan informatif.

  20. Tulisan yang menarik dan semoga dapat menjadi pemicu untuk paper-paper ilmiah selanjutnya. Congrats Mia, you did it! Kebutuhan air terhadap negara-negara membuat kita bisa melihat hubungan antara state-society dan kebijakan-kebijakan yang termuat didalamnya. Pemerintah dalam suatu negara perlu melihat bahwa free market bukan satu-satunya cara untuk membangun ekonomi. pun model pembangunan di setiap negara berbeda, sehingga pemerintah perlu melibatkan seluruh pihak (bukan saja para stakeholders/multi-stakeholders namun juga melibatkan masyarakat-dalam hal ini penduduk asli). Mungkin saja, Jepang dapat menjadi regulator untuk negara-negara berkembang lainnya di Asia. Asumsiku, Jepang juga melakukan funding facility ke dalam ADB yang mana ADB berupaya menyelaraskan skema nya dengan IMF. Kemudian yang menjadi pertanyaanku adalah: Apakah bantuan Jepang ini menjadi alternatif yang paling efektif bagi Malaysia dalam jangka panjang/pendek? sebab pemerintah Malaysia juga perlu membayar loan ini dan bagaimana/menggunakan apa pemerintah melakukan repayment terhadap bantuan ini? Apakah kedepannya, Malaysia tetap dapat menggunakan model proyek ini di wilayah lainnya sesuai Twelfth Malaysia Plan?

  21. Memang sangat penting untuk melakukan kejasama yang baik serta komunikasi dengan masyarakat dan NGO hal ini dikarenakan kedua kelompok tersebut juga yang akan merasakan langsung dr jalannya proyek ini

    Nice article Ka Mia Keep it up~
    👌👍👍

  22. Informasi yang menarik terutama permasalahan AMDAL yang ternyata tidak semua proyek yang dilakukan oleh pihak Jepang dapat memenuhi amdal di suatu negara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *