Eksistensi Jepang di ASEAN: di Antara Rivalitas AS dan Tiongkok

Pada tahun 1952 Jepang meperoleh kedaulatannya kembali. Meskipun begitu, Jepang hanya memiliki sedikit ruang gerak dalam merumuskan politik luar negerinya. Diantara dua kekuatan super pada perang dingin, karena kedekatannya dengan Amerika Serikat pada akhirnya mendorong Jepang ke ranah Amerika Serikat dan menjadi sekutunya di Asia. Hal tersebut juga membuat Jepang menggabungkan visi dalam kebijakan luar negerinya. Visi ini didasarkan pada tiga aspek: memelihara hubungan dekat dengan AS, bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan mengembangkan hubungan dengan Asia.

Jepang mulai melakukan upaya untuk memulihkan hubungan dengan negara-negara tetangga Asia. Negara-negara Asia yang menjadi perhatian Jepang adalah Tiongkok, Dua Korea, dan beberapa negara Asia Tenggara yang pernah dijajah olehnya. Jepang berupaya menawarkan perbaikan kepada negara-negara yang terkena dampak perang untuk menormalisasi hubungan.

Jepang menjalankan kebijakan luar negeri dalam bentuk diplomasi ekonomi yang diformulasikan oleh PM Shigeru Yoshida. Kebijakan tersebut secara resmi dijalankan sejak 1957 dan kemudian menjadi dasar kebijakan Jepang terhadap negara-negara Asia Tenggara. (Sueo, 1992). Diplomasi ekonomi adalah bentuk peaceful expansion dari ekonomi pasar luar negeri Jepang untuk membangun ekonomi nasionalnya, yang kemudian menjadi modus vivendi dari kebijakan luar negeri negara tersebut. Tetapi sejak 1977, Yoshida Doctrine digantikan oleh Fukuda Doctrine yang diproklamasikan oleh PM Takeo Fukuda dalam pidatonya di Manila. Doktrin ini dirancang untuk menjadi dasar bahwa kebijakan Jepang lebih diarahkan ke Asia Tenggara dan mendorong agar Jepang memainkan peranan politik yang positif di wilayah ini. (Sueo, 1992) Sejak inilah, kemudian hubungan Jepang dengan Asia Tenggara dianggap memasuki fase baru.

Banyak negara di kawasan Asia Tenggara menjadi penerima utama bantuan pembangunan resmi Jepang atau yang disebut dengan Official Development Assistance (ODA). Dua pertiga dari ODA Jepang memang dialokasikan untuk negara-negara Asia. Secara ekonomi, kepentingan negara-negara Asia Tenggara semakin meningkat setelah Perjanjian Plaza 1985. Dengan apresiasi Yen terhadap dolar, Jepang perlu merelokasi basis produksinya ke negara lain. Pilihan pertama tentu saja adalah negara-negara Asia Timur dan Tenggara. Oleh karena itu, akhir 1980-an, Jepang menyaksikan Investasi Langsung Asing berskala besar di negara-negara ini. (Varma, 2016)

Pada tahun 1977, pasca dibentuknya Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 1967 Jepang semakin membangun hubungan yang positif dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Keinginan Jepang untuk memainkan peran politik terkait erat dengan kepentingan ekonominya di kawasan. Hal tersebut juga didasari atas kekhawatiran terkait meningkatnya ketegasan Tiongkok di kawasan Asia Tenggara. Hubungan ekonomi antara Jepang dan negara-negara Asia Tenggara telah berkembang pesat dalam dua dekade terakhir.

Jepang mendapat kesempatan untuk berperan secara proaktif ketika krisis keuangan melanda negara-negara Asia Tenggara pada tahun 1997-1998. Salah satu hasil penting dari krisis keuangan yang mendongkrak posisi Jepang di kawasan tersebut adalah terbentuknya ASEAN+3 Group. ASEAN+3 menunjukkan bahwa negara-negara Asia Timur dan Tenggara tidak hanya siap menerima Jepang sebagai mitra, tetapi juga mengakui peran Jepang yang penting dalam menstabilkan lingkungan ekonomi, politik dan strategis di kawasan. Jepang memberikan kontribusi sekitar $80 miliar USD untuk menyelesaikan krisis.

Jepang menggunakan ASEAN+3 untuk merealisasikan tujuannya dalam memainkan peran kepemimpinan di masa depan. Kerja sama yang dilakukan mencakup beberapa bidang, melampaui liberalisasi, memfasilitasi perdagangan dan investasi. Proposal tersebut meliputi pendidikan, kerjasama pengembangan sumber daya manusia, Inisiatif untuk Kemitraan Ekonomi Komprehensif Jepang-ASEAN yang bertujuan untuk memperkuat kemitraan ekonomi di berbagai bidang dan bekerja menuju Inisiatif untuk Pembangunan di Asia Timur (IDEA).

Saat ini kawasan Asia Tenggara bisa dibilang sedang berada diantara dua negara kuat, baik secara ekonomi maupun politik. Yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok. Kekuatan Amerika Serikat di Asia Tenggara telah lama dirintis sejak kemunculannya sebagai kekuatan imperialis baru setelah mengalahkan Spanyol di abad ke-19 dan menguasai Kepulauan Filipina. Keberadaan AS di Filipina merupakan kekuatan pelengkap Sekutu di kawasan Asia Pasifik, dimana pada waktu itu Inggris telah menguasai Australia, India, Burma, Srilanka, Malaya, Singapura dan Hongkong, sedangkan Belanda menguasai Hindia Timur (Indonesia) dan Perancis menguasai Indo China. (Yandi dkk, 2018)

Sedangkan kekuatan Tiongkok dapat dikatakan sebuah kebangkitan sebagai raksasa baru ekonomi mengubah peta kekuatan dunia. ASEAN sangat menyadari bahwa Tiongkok, dengan pertumbuhan ekonominya yang cepat dan dengan bergabungnya Organisasi Perdagangan Dunia (WHO), Tiongkok akan muncul sebagai kekuatan super ekonomi dalam waktu dekat. Maka dari itu Jepang berupaya menjaga hubungan baik dengan Tiongkok. Dan terus berupaya menjalin hubungan melalui kerja sama dengan ASEAN. Tentunya untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok yang semakin besar di kawasan Asia Tenggara. Hubungan antara AS dengan Tiongkok belakangan ini memang kurang baik. Rivalitas AS dan Tiongkok juga berdampak pada ASEAN yang merupakan mitra kedua negara tersebut.

Meskipun saat ini Asia Tenggara berada dalam dua ambisi dan rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok, dalam membingkai politik luar negerinya Jepang tetap berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan peran penting yang telah diperolehnya di kawasan Asia Tenggara. Jepang sangat menyadari bahwa untuk memainkan peran yang efektif di Asia Tenggara, pertama-tama Jepang harus melepaskan citranya sebagai perluasan kebijakan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Dengan kata lain, sangat penting untuk berdiri sendiri terlepas dari masalah yang dihadapi kawasan ini tanpa campur tangan Amerika Serikat. Begitu pula dengan Tiongkok, salah satu tujuan kebijakannya adalah untuk menyeimbangkan kekuatan pengaruh China di Asia Tenggara. Politik luar negeri Jepang saat ini terhadap Asia Tenggara masih relevan dengan kebijakan Fukuda Doctrine yang menekankan untuk menjembatani negara-negara Asia Tenggara, sehingga perdagangan dan investasi semakin diperkuat secara signifikan dan hubungan Jepang dengan ASEAN akan semakin baik.

Daftar Pustaka

Sueo, S. (1992). The Fukuda Doctrine: New Dimension in Japanese Foreign Policy. Institute of Southeast Asian Studies.

Varma, L. (2016). Japan’s Policy Towards East and Southeast Asia: Trends in Re-Asianization, Sage Journal, 43(1), 33-49. https://doi.org/10.1177/002088170504300102

Yandi, J., Sugeng, U., & Sugiharto, E. (Maret, 2018) Kajian Kehadiran Amerika Serikat di Kawasan Asia Tenggara dan Implikasinya bagi Pertahanan Negara Indonesia. Markas Besar Angkatan Udara Staf Ahli. https://tni-au.mil.id/konten/unggahan/2018/12/KAJIAN-KEHADIRAN-AMERIKA-SERIKAT-DI-KAWASAN-ASIA-TENGGARA.pdf

Author: Alya Aprilia

Hello! I am Alya Aprilia.

44 thoughts on “Eksistensi Jepang di ASEAN: di Antara Rivalitas AS dan Tiongkok

  1. That’s interesting. Memang setelah adanya RIVALITAS AS dan Tiongkok, eksistensi Jepang khususnya di negara asean mulai tergoyahkan. Ambil contoh seperti di Indonesia banyak produkΒ² buatan jepang yang kalah saing dengan produk Tiongkok . Bukan itu saja, dalam bidang infrastruktur pun jepang kalah saing dengan Tiongkok seperti proyek Kereta cepat Jakarta – Bandung, yang awalnya proyek Jepang tapi akhirnya pelaksanaan diambil alih oleh Tiongkok. Lambat laun jepang terasa seperti Nokia yang kehilangan eksistensinya.
    Untuk penulis lebih memperhatikan lagi tulisannya, masih banyak kesalahan kata. Good job for you ❀

  2. Pingback:legit dumps shop
  3. Pingback:Ventilatie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *