Membangun Kembali Kepercayaan Masyarakat Jepang Pasca Tragedi Fukushima

Jepang merupakan salah satu negara yang paling maju di kawasan Asia, terlebih dalam bidang industrinya. Dalam menunjang kemajuan industri tentunya diperlukan ketersediaan sumber daya energi yang cukup banyak. Jika dilihat dari sumber daya alamnya, Jepang merupakan negara yang terbatas dalam kepemilikan sumber daya alam, oleh karena itu Jepang dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya melakukan berbagai upaya untuk mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan energinya. Jika kita melihat kembali krisis minyak yang terjadi pada tahun 1973 yang mengganggu pasokan energi Jepang yang kemudian berdampak pada perekonomian Jepang, sehingga sejak krisis minyak, Jepang mulai menjadikan ketahanan energi sebagai isu penting dalam kebijakan luar negerinya. Kesadaran Jepang akan ketergantungan pada pasokan energi telah membuat Jepang juga aktif meningkatkan kebutuhannya sendiri dengan mengembangkan teknik baru untuk mengumpulkan energi, termasuk energi nuklir. Jepang ingin menghilangkan ketergantungannya terhadap minyak dan Jepang juga memandang bahwa dengan menggunakan energi nuklir dapat meningkatkan pengembangan segmen ekonomi lainnya.

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN adalah sebuah pembangkit daya thermal yang menggunakan satu atau beberapa reaktor nuklir sebagai sumber panasnya. Kemudian putaran turbin tersebut akan diubah menjadi energy listrik. Pemanfaatan energi tenaga nuklir sebagai sumber energy relatif lebih murah namun jika terjadi kesalahan atau bencana yang memicu maka penyebaran zat radioaktif nuklir dapat membahayakan, seperti tragedi yang terjadi di Fukushima ketika kerusakan pembangkit tenaga nuklir fukushima mengalami kerusakan dan menimbulkan banyak kerugian bahkan korban nyawa.

Pada 11 Maret 2011 terjadi gempa bumi di bagian timur laut Jepang dengan skala 9.0 skalarichter dan menyebabkan terjadinya gelombang Tsunami yang melanda Jepang. Kerusakan reaktor nuklir milik Tokyo Electric Power Company dan Fukushima Daichi Nuclear Power Station disebabkan oleh bencana alam tersebut (Robertua, 2017). Penahan terjangan tsunami dengan tinggi 6 meter tidak mampu menghadang terjangan gelombang tsunami terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima sehingga terjadinya kerusakan PLTN yang menyebabkan bencana nuklir yang menyebarkan zat radioaktif pembangkit listrik Fukushima Daiichi. Bencana nuklir tersebut terjadi akibat rusaknya struktur reaktor akibat gempa dan kegagalan sistem pendingin reaktor nuklir sehingga menyebabkan meledaknya reaktor-reaktor nuklir dan menyebarkan unsur radioaktif ke sekitarnya. Paparan unsur radioaktif yang melebihi batas aman dapat membahayakan kesehatan dan menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan seperti kanker bahkan kematian.

Bencana nuklir tersebut menimbulkan banyaknya kerugian yang dialami oleh Jepang, terutama dalam perekonomian Jepang. Gempa bumi yang kemudian disusul tsunami, dan menyebabkan bencana nuklir mengakibatkan rusaknya sarana industri, perkantoran, serta sarana aktivitas ekonomi lainnya di Jepang. Pengembangan energy nuklir di Jepang pada dasarnya sudah memenuhi standar dan dinilai aman, namun bencana nuklir di Fukushima menyebabkan pemerintah Jepang perlu mengeluarkan kebijakan dan melakukan upaya lebih dalam mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat Jepang terhadap penggunaan energi nuklir. Pasca tragedi Fukushima, pemerintah Jepang melakukan restrukturisasi organisasi. Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) terlibat dengan regulasi nuklir untuk memanfaatkan kemajuan teknologi di sektor nuklir untuk memicu perkembangan segmen ekonomi Jepang lainnya. Setelah Fukushima, sistem peraturan mengharuskan utilitas untuk melaporkan hasil uji tekanan dua tahap ke Nuclear and Industrial Safety Agency (NISA), kemudian diverifikasi oleh Nuclear Safety Commission (NSC). Di tahun 2012 diadopsinya RUU yang menggambarkan beberapa langkah kearah reorganisasi regulasi keselamatan serta diserukannya pembentukan badan keselamatan nuklir khusus, dengan memisahkan bagian peraturan keselamatan nuklir NISA dari METI. Dan Nuclear Reaction Analysis (NRA) dapat dibentuk pada April 2012 (Shadrina, 2012).

Transformasi kebijakan energy nuklir pasca tragedi Fukushima terjadi pada tiga tahap. Pada tahap pertama, dapat dikatakan merupakan tahap yang paling sulit dilakukan oleh pemerintah Jepang, karena masyarakat Jepang tentunya menolak untuk kembali menggunakan energy nuklir. Masyarakat Jepang merasa kecewa terhadap pemerintah Jepang yang dianggap kurang memperhatikan masyarakat Jepang. Kemudian pemerintah melakukan gerakan dan berbagai macam upaya untuk meredam kekecewaan dan mengatasi kekhawatiran masyarakatnya hingga keadaan darurat sudah lebih terkendali, pemerintah kembali melakukan reformasi tahap kedua. Pada awal tahap transisi kedua, masyarakat memandang positif usaha pemerintah dalam mengimbangi kegagalan di masa lalu. Namun, pada akhir transisi kedua publik dihadapkan dengan pilihan untuk menerima atau menolak penggunaan tenaga nuklir, tentunya hal ini menimbulkan berbagai macam tanggapan. Para pemilik bisnis besar yang memiliki ketergantungan terhadap energy nuklir menginginkan agar reaktor beroperasi kembali, namun mayoritas penduduk lainnya terutama penduduk yang berada di daerah yang sebelumnya dilanda bencana, sangat menolak untuk kembali digunakannya nuklir. Kemudian pemerintah menanggapinya dengan melakukan reformasi organisasi dan legislatif dalam rangka meningkatkan manajemen keselamatan nuklir dan memperkuat kapasitas pencegahan bencana.

Pada transisi ketiga, pemerintah Jepang melakukan pendekatan terhadap public untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan kebijakan mengenai energy nuklir dalam jangka panjang. Pemerintah membutuhkan pertimbangan yang memakan waktu lebih lama dari perkiraan karena pembicaraan mengenai manajemen keselamatan nuklir dinilai begitu sensitive bagi masyarkat Jepang. Selain itu, reformasi organisasi juga menimbulkan kekhawatiran dan tantangan besar untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat dalam menunjukan keamanan dan keselamatan nuklir. Pemerintah juga melakukan revisi blueprint dan menyiapkan kerangka kebijakan baru, menyusun dan memberlakukan sejumlah undang-undang serta amandemen dalam rangka mengutamakan keselamatan dan keamanan, upaya ini dimaksudkan untuk mendorong reformasi organisasi, administrasi, dan regulasi untuk tata kelola risiko bencana dan regulasi keselamatan energi nuklir.

Saat ini masyarakat Jepang sepakat bahwa penggunaan energy nuklir harus aman, tata kelola energi nuklir harus dilakukan secara baik, dan hasil pelaksanaan kebijakan nuklir harus transparan. Perubahan dalam pengaturan dan manajemen keselamatan nuklir banyak diperbaharui dan dibuat akibat adanya tragedi Fukushima yang lalu, meskipun pada awalnya publik menolak untuk kembali menggunakan energy nuklir karena faktor trauma pasca tragedi Fukushima, namun lama kelamaan public mulai mempercayai dan mendorong pemerintah Jepang untuk melakukan berbagai kebijakan yang komperhensif, koheren, serta efisien dalam mengutamakan keselamatan serta keamanan dalam pengembangan energy nuklir.

Daftar Pustaka

Robertua, V. (2017). Krisis Legitimiasi Energi Nuklir Dalam Ekonomi Politik Internasional: Studi Kasus Fukushima. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, 7(1), 48-50.

Shadrina, E. (2012). Fukushima Fallout: Gauging the Change in Japanese Nuclear Energy Policy. International Journal Disaster Risk Sci, 3(2), 69-83. https://doi.org/10.1007/s13753-012-0008-0

Author: Dyah Ronauly

26 thoughts on “Membangun Kembali Kepercayaan Masyarakat Jepang Pasca Tragedi Fukushima

  1. Di Indonesia juga sepertinya pernah digaungkan tentang energi nuklir ini. Dan ada pro kontranya juga seperti dijepang. Artikelnya sangat bagus nih buat liat gambaran cara pemerintah jepang untuk menyakinkan rakyatnya. Good job buat penulisnya

  2. Pingback:hack instagram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *