Bubble Economy dan Transformasi Jepang

Jepang mengalami kemerosotan ekonomi yang serius yang ditandai dengan ambruknya Bubble Economy 1980,kondisi tersebut membuat model pembangunan ekonomi Jepang yang selama ini disanjung mempertanyakan keefektivannya mengingat Jepang tidak sepenuhnya keluar dari krisis tersebut. Dalam analisa barat pada dasarnya krisis ekonomi Jepang disebabkan oleh gagalnya kebijakan makroekonomi yang dijalankan pemerintah Jepang sendiri. Dapat dikatakan pendapat tersebut menyatakan bahwa kejatuhan ekonomi Jepang disebabkan justru karena besarnya peran dan pengaruh pemerintah dalam proses pembangunan ekonomi Jepang selama ini. Dalam hal ini keterlibatan negara (pemerintah) yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi yang sering disebut dengan Development State Model  (Sagena, 2005).

Dalam kondisi ekonomi Jepang yang stagnan setelah Bubble Economy,Jepang-mulai membenahi diri agar dapat bersaing dengan dunia global. Pada era tersebut merupakan fase atau transisi peran dan kebijakan pemerintah Jepang. Selama dasawarsa ini pergeseran peran pemerintah dalam merumuskan kebijakan makroekonomi semakin menunjukkan kecenderungan. Pada proses ini kekuatan pemerintah Jepang dalam pembuatan kebijakan ekonomi mulai mendapatkan tantangan baru dalam hal ini kekuatan kelompok-kelompok kepentingan untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan pemerintah semakin besar sehingga pada tahun 2001 tuntutan untuk reformasi terus dicanangkan, dan hasil dari pemilu 2001 tersebut menunjuk seorang perdana Menteri ke-85 Koizumi Jun’Ichiro, sebagai upaya untuk mereformasi Jepang secara struktural dengan tujuan untuk perekonomian Jepang yang lebih baik kedepannya akan tetapi reformasi tersebut berakhir dengan kegagalan karena ternyata Jepang belum siap untuk reformasi saat itu, Pemerintah menginginkan perbaikan ekonomi terlebih dahulu dan baru melakukan reformasi secara struktural, akan tetapi Koizumi sebagai penggagas menghendaki hal lain, satu generasi berkorban dengan keadaan serba kekurangan. Selama dua tahun rancangan reformasi ini terus berubah dan berakhir dengan kegagalan (Triananda, 2018).

Kejatuhan ekonomi maupun politik tersebut dikenal dengan masa “the lost decade of Japan”, dikarenakan pemerintah Jepang berusaha memperbaiki dan mengembalikan level perekonomian sebelum terjadinya bubble economy. Kegagalan Jepang untuk keluar dari krisis ekonomi tersebut membuat seolah-olah pemerintah tidak mampu memberikan terobosan yang berarti untuk membebaskan Jepang dari krisis ekonomi. Usaha pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi hanya sedikit yang berhasil dan selanjutnya terhambat oleh kelesuan ekonomi global pada tahun 2002. Nominal GDP pada tahun 2010 sebesar 475.8 triliun Yen hal tersebut hamper setara dengan pendapatan 472.3 triliun Yen ditahun 1991 ketika Jepang berada ditengah fenomena bubble economy dan dari hal tersebut dapat menunjukkan Jepang sedang mengalami stagnansi (Koyama, 2014).

Kelesuan ekonomi menghampiri Jepang setelah the lost decade dan bencana alam gempa bumi dan tsunami, pada tahun 2011 juga berpengaruh pada perkembangan ekonomi maupun politik di negara Jepang sehingga pada akhir 2012 pemerintah Jepang memiki hutang hingga 997 triliun Yen yang artinya lebih dari 200% dari GDP Jepang. Perekonomian Jepang menghadapi risiko menurunnya prospek pertumbuhan. Faktor yang mempengaruhi berkurangnya jumlah populasi dapat berdampak kepada penurunan produktifitas dari angkatan kerja dan hal tersebut menjadi, tantangan tersendiri bagi pemerintah Jepang. Karena sebagian besar masyarakat Jepang yang berusia 65 tahun keatas memiliki presentase 26.6% ditahun 2015,dan hal tersebut melebihi Amerika Serikat dengan persentase 14.8%, Prancis 19.1%, Swedia 19.9% dan Italia 22.4%, dan factor tersebutlah yang menjadikan Jepang negara dengan tingkat masyarakatnya yang paling cepat tua dibandingkan negara-negara industrialisasi lainnya terutama negara Amerika Serikat dan Eropa. Penurunan yang terjadi, pada angka kelahiran sangat drastis, yaitu dengan rasio tenaga kerja dan pensiun berubah dari 20:1 ditahun 1950 menjadi 3:1 ditahun 2015 (Macnaughtan, 2015).

Hal tersebut dipengaruhi oleh perbedaan dalam perlakuan ,salah satunya dalam pemberian gaji dan karir serta jabatan yang sangat jauh antara pegawai laki-laki dan perempuan, dan hal tersebut bukan merupakan hal baru lagi bagi Jepang. Karena budaya Jepang yang ryosaikenbo (good-wife, wise mother), yang secara ideologi dapat membenarkan dan merasionalisasi pembagian kerja berdasarkan kepada gender, yaitu dengan cara laki-laki bekerja sementara wanita melakukan pekerjaan rumah dan membesarkan anak. Karena hal tersebut mempengaruhi cara berfikir perempuan Jepang, dan berdampak pada permasalahan rendahnya angka kelahiran di Jepang, dikarenakan perempuan Jepang mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan kehidupan kerja dan keluarga, termasuk keinginan untuk memiliki anak, hal tersebut berdampak pada banyaknya perempuan Jepang memilih untuk fokus terhadap karir dan menunda untuk memiliki anak.

Penurunan populasi tersebut memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada ekonomi Jepang, salah satu dampak yang diberikan dari penurunan jumlah penduduk ini yaitu mengurangi angkatan kerja produktif yang melakukan kegiatan produksi dimana kegiatan ekonomi tersebut berlangsung. Karena pada dasarnya negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar secara tidak langsung akan dapat membantu dalam meningkatkan perekonomiannya. Namun dengan kondisi Jepang pada saat itu, memberikan kekhawatiran bagi pihak perusahaan asing dalam melakukan kegiatan ekonomi yaitu dengan memasarkan produk ke dalam negeri Jepang itu sendiri. Karena bagi perusahaan asing sendiri semakin kecil jumlah penduduk suatu negara, hal tersebut akan semakin memperkecil pangsa pasar yang akan mereka tuju untuk melakukan kegiatan jual beli. Karena perekonomian suatu negara merupakan suatu hal yang sifatnya vital untuk menentukan bargaining position dari suatu negara di mata internasional. Oleh karenanya dengan menurunnya perekonomian Jepang, hal tersebut jelas akan mempengaruhi posisi posisi Jepang di mata dunia Internasional sebagai salah satu negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang stabil, akan segera terancam (Derek Anderson, 2014).

Melihat permasalahan yang terjadi, IMF mencoba untuk mengeluarkan suatu rekomendasi kebijakan dalam meningkatkan peran serta partisipasi dari perempuan dalam lapangan kerja sebagai suatu solusi mengatasi permasalahan yang terjadi, di Jepang. Karena dalam upaya pengawasan internasional Jepang memiliki prestasi yang sangat rendah setiap tahunnya dalam mengupayakan kesetaraan gender baik secara ekonomi maupun politik melalui The Global Gender Gap Report oleh World Economic Forum. Hal tersebut memberikan kritik secara langsung oleh Direktur IMF Christine Lagarde melalui pidatonya diJepang untuk menutup gap antara laki-laki dan Wanita yang ditujukan sebagai solusi dari krisis demografi dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Jepang dan Perdana Menteri Shinzo Abe memberi respon dengan upaya meluncurkan kebijakan Womenomics dan hal tersebut menjadi salah satu pilar ekonomi politik nasionalnya (Abenomics), dengan harapan dapat meningkatkan keaktifan partisipasi ketenagakerjaan perempuan di seluruh bidang. Perdana Menteri Shinzo Abe tidak hanya melakukan gerakan kebijakan Womenomics secara national akan tetapi juga internasional. Dengan memperkenalkan Jepang sebagai negara “a society which women can shine”, kebijakan Womenomics merupakan upaya dalam pertumbuhan ekonomi maupun social dengan berbasis kesetaraan gender, dan menjadikan Jepang sebagai negara yang inisiasi kesetaraan gender baik secara domestic maupun lingkungan internasional (Karam, 2002).

Daftar Pustaka

Derek, D., B. (2014). Is Japan’s Population Aging Deflationary? IMF Working Paper, 14(139), 1-23.

Karam, A. (2002). Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah. International IDEA: AMEEPRO.

Koyama, S. (2014). Ryosai Kenbo: The Educational Ideal of ‘Good Wife, Wise Mother’ in Modern Japan (The Intimate and the Public in Asian and Global Perspectives.). Educational Studies in Japan: International Yearbook, 11(8), 159–161.

Macnaughtan, H. (2015). Womenomics for Japan: is the Abe policy for gendered employment viable in an era of precarity? The Asia Pasific Journal, 13(13), 1-19.

Sagena, U. (2005). Pergeseran Model Pembangunan Ekonomi. Jurnal Sosial-Politika, 6(12), 59-76 .

Triananda, D. (2018). Koizumi Jun’Ichiro: Sebuah Ambisi Revolusi. Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Budaya, 13(1) 61-74. https://doi.org/10.34050/jlb.v13i1.4149

Author: Octania Dellavista

Jepang Industri

77 thoughts on “Bubble Economy dan Transformasi Jepang

  1. wihiiiw alhamdulillah dapet informasi yg sangat menarik dan jd nambah wawasan kuuu. sering2 ya nulis artikel yg mendidik giniii. ku sukaaa!

  2. Alhamdulillah dapet wawasan baru, artikel yang menarik, dapat bermanfaat untuk temen temen semua, khususnya anak HI nih dapat menjadi referensi apabila ingin menulis atau membahas masalah terkait, semangat menulis!
    Goodluck!!

  3. Bahasannya menarik, susunan kata-katanya juga bagus dan mudah dipahami. Saya tipe orang yang tidak suka membaca hal-hal berat, tapi karena dikemas dengan bahasa yang ringan jadi saya bisa membaca artikel ini sampai akhir. Terimakasih yaa karena sudah menambah wawasan. Semangat terus membagi hal-hal baik 💪😊

  4. Great article, very informative. Penyampaian informasi bagus, penulisan dan tata bahasa juga menarik. Can’t wait for the next article 👍🏻

  5. artikel di atas mengandung isi yang sangat bermanfaat. Penulis mampu menjelaskan secara baik mengenai pentingnya komunikasi personal dalam membangun relasi. Penjelasan nya diperkuat pula dengan dihadirkannya contoh-contoh masalah yang berhubungan dengan komunikasi personal tersebut. Penulis juga sukses mengajak pembaca untuk ikut berfikir mengenai pendapat yang ia tuangkan ke dalam artikel.

  6. Topik yang di angkat penulis cukup menarik untuk dibahas pada masa ini, dimana keterkaitan perekonomian dan kesetaraan gender masih menjadi topik yang cukup hangat untuk diperbincangkan dan di pertanyakan. Semoga penulis bisa membuat artikel lanjutan yang berhubungan dengan ini. Sukses terus! 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *