Bubble Economy : Dampak Kebijakan Moneter

Apa itu bubble economy?

Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki kekuatan ekonomi di regional Asia bersama dengan Korea Selatan dan Jepang. Di mana Jepang sempat mendapat gelar “Asian Miracle” akibat keberhasilannya mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat dan dinilai dapat bangkit dengan cepat pasca-Perang Dunia II. Ketika Jepang mencapai puncak kekuatan ekonominya saat itu terutama di bidang manufaktur, inilah yang mendorong sebagian besar masyarakat Jepang memiliki sejumlah tabungan pribadi yang cukup besar sehingga ini menyebabkan dolar menjadi lemah di Jepang, hal itu dilakukan Bank of Japan (BoJ) sebagai bentuk kebijakan moneter ekspansif untuk mencegah resesi (Mazzotta, 2015). BoJ juga menurunkan suku Bunga dari 5 % pada tahun 1985 menjadi 2,5% pada tahun 1987 (Johnston, 2009). Tidak hanya itu, BoJ yang sebelumnya meminjamkan ke perusahaan juga meminjamkan ke pelanggan korporat utama dengan dibanjiri uang tunai. Bisa dibilang, BoJ telah memberikan pinjaman secara bebas kepada perusahaan dan individu di Jepang, dengan meletakkan uangnya di bidang real estate dan pasar saham. Namun kennyataanya, kebijakan ekspansif ini malah membuat ledakan spekulatif. Dari kejadian ini lah, Jepang mengalami yang namanya bubble economy atau ekonomi gelembung. Hal ini yang membuat Jepang pada akhir 1980-an mengalami penurunan Gross Domestic Product (GDP), dengan inflasi yang dialami terutama disektor saham dan properti.

Meletusnya bubble economy Jepang menyebabkan krisis hutang antara perbankan dan perusahaan, dibuktikan dengan sektor perbankan dibebani dengan sejumlah kredit macet di mana peminjam telah gagal membayar atau kesulitan membayar kembali. Mengenai masalah ini pemerintah Jepang melalui Kementerian Keuangan dan BoJ cenderung lamban bertindak. Faktanya, bisa kita lihat bahwa Kementerian Keuangan dan BoJ telah menyadari peristiwa bubble economy ini akan terjadi lewat harga saham dan real state namun mereka malah mendorong peristiwa tersebut dengan kebijakan “window guidance”. Kebijakan tersebut merupakan praktik dengan mendorong bank swasta untuk membuat dan memberikan kredit kepada perusahaan non-keuangan. Alasan Kementerian Keuangan dan Bank Jepang melakukan kebijakan tersebut dikarenakan mereka berpikir akan memicu resesi selain itu mereka juga ingin menjaga profitabilitas bank (Belo, 2017). Namun jika kita lihat hal tersebut berbeda dengan kennyataanya dengan ekonomi Jepang terus merosot. Dengan krisis yang dialami Jepang ini bisa kita nilai bahwa pemerintah Jepang telah gagal dalam membuat serta memutuskan suatu kebijakan.

Bagaimana Jepang menanganinya?

Pertumbuhan ekonomi Jepang bergerak dengan lambat sejak krisis yang dialami akibat bubble economy. Jepang mengalami masalah lainnya seperti penurunan ekspor, tingkat pengangguran yang terus mengalami peningkatan pada tahun 2009. Selain itu, Jepang pada tahun 2011 mengalami bencana yang cukup besar dengan terjadinya gempa disertai tsunami yang mengakibatkan kebocoran nuklir di Fukushima. Dari berbagai masalah yang dialami Jepang ini, pada 2012 Shinzo Abe yang terpilih menjadi Perdana Menteri untuk yang kedua kalinya, sehingga Abe mengeluarkan kebijakan ekonomi demi mengatasi masalah ekonomi yang Jepang alami. Kebijakan yang dikeluarkan Abe dikenal dengan kebijakan Abenomics, yang merupakan gabungan dari Abe dan economics. Kebijakan ini difokuskan pada tiga hal penting diantaranya, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan reformasi struktural. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan peningkatan pengeluaran pemerintah atau penurunan penerimaan pajak. Kemudian, kebijakan moneter bersifat ekspansioner sekaligus bersifat kontraksioner melalui peningkatan jumlah uang yang beredar dan pengurangan tingkat bunga. Terakhir, kebijakan reformasi struktural yaitu kebijakan dengan program reformasi keterbukaan terhadap orang asing di dalam kehidupan social dan juga peningkatan partisipasi tenaga kerja wanita (Abas, 2018).

Dampak Kebijakan Moneter

Dalam kebijakan moneter Jepang BoJ lah yang membuat dengan bank sentral untuk menyepakati target inflasi. BoJ bertanggung jawab atas pertumbuhan lapangan pekerjaan. Pada 2013, BoJ mengatakan bahwa ingin mencapai target inflasi sebesar 2 % dengan menegaskan bahwa perubahan kebijakan ini murni dari faktor ekonomi bukan tekanan politik (Harari, 2013). Untuk membuat inflasi menjadi nyata, BoJ menerbitkan data yang dikoreksi dengan menambahkan efek kenaikan pajak langsung (Dabrowski, 2017). Sebagai bentuk usaha meningkatkan inflasi, BoJ menurunkan suku bunga rill jangka panjang, sehingga ini mendorong aktivitas jangka pendek (Dennis Botman, 2015). Demi berjalannya kebijakan moneter yang lebih agresif, Abe mengangkat Haruhiko Kuroda sebagai gubernur baru BoJ. Gubernur baru Jepang itu mengatakan akan ada langkah-langkah baru yang signifikan, bisa disebut dengan “pelonggaran kualitatif dan kuantitatif”. Langkah-langkah tersebut seperti, penggandaan pelonggaran likuiditas yang diharapkan agar PDB Jepang akan mengalami peningkatan dan sudah terbukti pada tahun 2014 dengan kenaikan mencapai 55 % dan ini termasuk kedalam pelonggaran kuantitatif. BoJ juga akan membeli obligasi jangka panjang di mana ini masuk dalam pelonggaran kualitatif (Harari, 2013). Tujuan Jepang untuk membeli obligasi untuk memaksa bank untuk mencari investasi yang lebih beresiko dengan memasok lebih banyak pinjaman kepada individu dan perusahaan atau dengan membeli aset lain seperti saham dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, juga untuk menurunkan suku bunga jangka panjang sebagai akibat dari permintaan tambahan untuk obligasi, yang dapat meningkatkan permintaan pinjaman dari individu dan perusahaan sehingga berpotensi meningkatkan pertumbuhan. BoJ juga memperkuat arahan dan komunikasi dengan menjelaskan tujuan stabilitas harga dan kaitannya dengan kebijakan moneter ini dengan para dewan terus berkomitmen melakukan pelonggaran hingga inflasi 2 % ini tercapai secara stabil.

Tentunya dalam setiap kebijakan akan menimbulkan reaksi, mengingat pemerintah Jepang awalnya seperti tidak acuh dalam menangani masalah ekonomi yang melanda. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran dengan bertambahnya jumlah hutang pemerintah melalui BoJ, memudarnya kepercayaan masyarakat serta pasar terhadap komitmen pemerintah sehingga akan menyebabkan kenaikan biaya bunga atas pinjaman pemerintah, dan yang paling ditakutkan ialah adanya defisit efek dari obligasi. Reformasi ekonomi Jepang dari kebijakan Abenomics bisa terlihat dari indikator makroekonomi utamanya dengan melihat tingkat pengangguran, dinamika PDB rill, indeks harga barang dan jasa konsumsi.

Lalu apakah kebijakan moneter yang Abe canangkan ini telah memberikan dampak yang positif?

Saya pribadi menilai cukup positif dengan dikonfirmasi secara indikator ekonomi makro. Melihat perekonomian Jepang perlu juga dinilai melalui faktor kualitas lainnya yang sulit diukur. Setidaknya kebijakan moneter ini telah menunjukkan perubahan dengan tingkat inflasi menjadi positif pada tahun 2013 dan 2014 karena pelonggaran moneter BoJ. Dari pengalaman Jepang selama periode Abenomics ini kita melihat bahwa sangat sulit untuk menghilangkan deflasi pola pikir dan perilaku penetapan harga berdasarkan pola pikir yang tertanam dalam masyarakat. Keefektifan kebijakan ini bergantung pada fundamental ekonomi dan berbagai macam faktor lainnya yang dapat berubah sewaktu-waktu. Melihat sejauh ini Jepang terlihat puas dengan kebijakannya dengan menghadapi berbagai tantangan.

Daftar Pustaka

Abas, A. (2018). Analisis Implementasi Kebijakan Abenomics di Jepang tahun 2012-2017. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, 6(2), 443-458.

Belo, W. (2017). Asia and Finance Capital: From the Japanese bubble to China’s financial time bomb. Transnational Institute : Finance Working Papers, 28(3), 1-34.

Dabrowski, J. G. (2017). Abenomics and Its Impact on The Economy of Japan. Optimum Economic Studies, 5(89), 23-35. https://doi.org/10.15290/ose.2017.05.89.02

Dennis, B., S. D. (2015). Abenomics: Lessons Learned from Two Decades of Conventional and Unconventional Monetary Policies. IMF Library.

Harari, D. (2013). Japan’s economy: from the “lost decade” to Abenomics. House of Commons, 12(9), 1-12.

Mazzotta, W. M. (2015). The Bubble Economy and the Lost Decade:Learning from the Japanese Economic Experience. Journal of Global Initiatives: Policy, Pedagogy, Perspective, 9(6), 57-74.

Johnston, E. (2009, Januari 6). Japan’s Bubble Economy : Lessons from when the bubble burst. The Japan Times. https://www.japantimes.co.jp/news/2009/01/06/reference/lessons-from-when-the-bubble-burst/

Author: Siyun Fitriyani

Jepang dan Negara Industri

72 thoughts on “Bubble Economy : Dampak Kebijakan Moneter

  1. Wah artikelnya sangat menarik dan menambah wawasan untuk aku pribadi, mudah dimengerti dan tidak bertela-tele. Terima kasih, Siyun 👍

  2. Penulisan artikel yang sitematis dan menarik, isi dan tema sesuai dan tentunya amat informatif dan edukatif. Banyak istilah baru yang saya ketahui terkait ekonomi. Dan pada paragraf terakhir analisis singkat yg di diberikan saya juga setuju dengan argumen tersebut.

    Semangat terus siyun, kedepannya semoga bisa lebih baik lagi.

    Makasih artikelnya ya🤗😘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *