Upaya Jepang dalam Mencegah Pengembangan Nuklir Korea Utara Pasca Perang Dingin

Pasca Perang Dunia ke-2, Jepang bertransformasi, dari negara yang cenderung militeristik menjadi negara yang mengedepankan kerja sama dan perdamaian. Hal ini tentu disebabkan oleh trauma masa lalu saat Perang Dunia ke-2 atas pengeboman dua kota utama Jepang, yakni Hiroshima dan Nagasaki, yang menyebabkan kehancuran yang fatal bagi Jepang. Kebencian akan perang tertanam kuat dalam masyarakat jepang pasca pristiwa tersebut, komitmen untuk menjaga perdamaian dan juga menentang keras perang terutama penggunaan senjata yang memiliki dampak menghancurkan seperti nuklir. Hal ini tertuang dalam Pasal 9 konstitusi nasional Jepang, yang disahkan pada 1947 (Gumay, 2016).   

Sejak saat itu, Jepang dalam kebijakan luar negerinya lebih mengedepankan kerja sama terutama di kawasan Asia Timur. Jepang juga memiliki ambisi untuk menjadi hegemoni di kawasan tersebut, sehingga turut aktif dalam berbagai upaya perdamaian melalui kemitraan dan juga pengamanan kawasan. Salah satu hal yang paling meresahkan Jepang mengenai ancaman kawasan adalah pengembangan nuklir Korea Utara. Pengembangan nuklir oleh Korea Utara sudah dimulai sejak tahun 1950-an dan mendapat fasilitas dari Uni Soviet pada 1965 (Nuclear Weapon Archieve, dalam Gumay, 2016). Namun kemudian mulai mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap Uni Soviet pada tahun 1970-an, alasan mengapa Korea Utara mengembangkan senjata nuklir adalah akibat ancaman dan untuk meningkatkan keamanan dan mengimbangi keunggulan militer negara negara di kawasan Asia Timur (Syahrin, 2018).

Dalam segi kapasitas nuklir, nuklir Korea Utara masih di bawah negara lain yang juga mengembangkan nuklir, namun bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan akan bertransformasi sehingga jangkauan dan ketepatan sasarannya akan lebih efisien. Contohnya misil Modong, yang bisa menjangkau Jepang di mana sudah melewati proses uji coba pada tahun 1994. Hal ini tentu dapat menyebabkan kekhawatiran bagi Jepang, permasalahan muncul ketika hubungan di antara keduanya kurang baik diakibatkan Kolonial Jepang terhadap Korea di masa lampau dan juga permasalahan bilateral, serta keluarnya Korea Utara dalam Perjanjian NPT (Treaty of Non-Proliferation of Nuclear Weapons) pada 1993, setelah sebelumnya bergabung dengan NPT pada tahun 1985 atas desakan Uni Soviet. Hal ini dianggap sebagai ancaman bagi Jepang maupun kawasan (Hook, et al., 2005, hlm. 184). Dalam responsnya, Jepang mencoba untuk menggunakan cara damai sesuai dengan ketentuan konstitusi melalui diplomasi dan juga kerja sama.

Dasar kebijakan keamanan Jepang

Dalam menentukan kebijakan keamanan Jepang terhadap pengembangan nuklir Korea Utara, Jepang didasari pada konstitusinya mengenai sikap Jepang dalam dunia internasional perihal perdamaian di mana Jepang tidak akan berperang lagi dan akan mendukung serta berkontribusi dalam upaya perdamaian global, hal ini tertuang dalam pembukaan konstitusi nasional Jepang dan pasal 9 konstitusi tersebut. Dari konstitusi ini kemudian lahir undang undang nasional yaitu The Atomic Energy Basic Law of 1955 mengenai penggunaan energi nuklir hanya boleh digunakan untuk kepentingan non senjata saja. Selain itu, ada juga pengaruh struktural internasional perihal bahaya senjata nuklir, dan terdapat beberapa upaya internasional salah satunya adalah NPT. Jepang juga turut menandatangani perjanjian tersebut, Jepang juga menandatangani IAEA (International Atom Energy Agency) yaitu badan internasional yang mempromosikan energi atom/nuklir secara damai.

Berdasarkan konstitusi nasional Jepang tersebut, melahirkan identitas kolektif mengenai Jepang sebagai negara yang tidak suka berperang serta kritik Jepang terkait senjata nuklir yang dapat mengancam keamanan Jepang maupun dunia internasional. Hal ini mempengaruhi kepentingan Jepang, bagaimana kebijakan yang akan dirumuskan untuk merespons pengembangan nuklir Korea Utara, yaitu dengan cara damai melalui negosiasi dan juga kerja sama internasional. Penempuhan cara damai dalam menanggapi pengembangan nuklir Korea Utara sejalan dengan teori strategic culture yang dipelopori oleh Jack Snyder (1997) di mana identitas suatu negara dijadikan landasan dalam memutuskan kebijakan keamanan luar negeri (Hudaya & Putri, 2018). Hal ini sejalan dengan upaya damai yang ditempuh Jepang dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan ancaman nuklir Korea Utara.

Implementasi Kebijakan Jepang

Bentuk dari keengganan Jepang untuk menggunakan kekuatan militer perihal kebijakan keamanan nasionalnya adalah penggunaan instrumen diplomasi yang coba diterapkan Jepang terhadap Korea Utara. Hal ini bisa dilihat dari upaya Jepang menjalin normalisasi hubungan pada tahun 1992, namun gagal disusul dengan keluarnya Korea Utara dari NPT. Setelah adanya persetujuan dengan AS pada 1994, Korea Utara akhirnya setuju untuk bergabung dengan NPT kembali. Kemudian normalisasi hubungan dengan Jepang dilakukan pada tahun 1997 untuk menjalin kerja sama yang semakin erat dan menyelesaikan permasalahan di masa lalu agar terciptanya hubungan yang baik di antara kedua belah pihak (Hook, et al., 2005, hlm. 188).

Pada 2003 Korea Utara kembali keluar dari NPT diakibatkan oleh pernyataan AS bahwa Korea Utara adalah axis of evil pasca tragedi 9/11. Hal ini membuat Jepang dan negara lain yang tergabung dalam NPT resah dan khawatir jika Korea Utara melakukan tindakan yang impulsif. Kemudian Jepang langsung merespons akan melakukan pembicaraan dengan Korea Utara. Selain melakukan diskusi dan negosiasi dengan Korea Utara, Jepang juga melakukan kerja sama dengan negara anggota PBB yang tergabung dalam NPT dan juga IAEA. Kemudian pasca uji coba nuklir Korea Utara pada 2006, Jepang sangat khawatir dikarenakan uji coba nuklir Korea Utara menyebabkan masyarakat Jepang terpapar radiasi, sehingga Jepang mengeluarkan pernyataan keras atas penolakannya terhadap nuklir Korea Utara serta mengajak negara lain untuk bekerja sama untuk menarik Korea Utara agar bergabung kembali dengan NPT. Kerja sama itu terbentuk dalam Proliferations Security Initiative (PSI) yang terdiri dari negara Jepang, Australia, Jerman, Prancis, Polandia, Portugal, Belanda, Italia, Spanyol, Inggris dan AS; six party talk yang terdiri dari negara AS, Jepang, China, Korea Selatan, Rusia dan Korea Utara; aliansinya dengan AS; serta membentuk Asian senior-level Talks on Non-proliferation (ASTOP).

Namun serangkaian upaya tersebut belum mampu membuat Korea Utara berhenti untuk mengembangkan senjata nuklirnya, upaya Jepang dalam melakukan normalisasi hubungan dengan Korea Utara pun beberapa kali terhambat oleh permasalahan masa lalu dan juga konflik bilateral, seperti illegal fishing, kasus penculikan warga Jepang oleh Korea Utara dan sebagainya. Keengganan itu ditunjukan oleh korea utara melalui uji coba nuklir yang terus dilakukan diantaranya pada tahun 2006, 2009, 2013, 2016 dan 2017 (Chandra, 2018).

Daftar Pustaka

Chandra D . (2018). Legalitas dan Tanggung Jawab Korea Utara atas Uji Coba Senjata Nuklirnya. Jurnal Hukum Adigama, 1(1), 1-22. https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2220

Gumay, R. N. S. (2016). Kebijakan Keamanan Jepang Terhadap Proliferasi Nuklir Korea Utara Pasca Keluarnya Korea Utara dari Rezim Non Proliferasi Nuklir (Periode 2003-2011). Jurnal Hubungan Internasional, 2(2), 116-126. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/11139

Hook, G.D., Gilson, J., Hughes, C.W., & Dobson, H. (2005). Japan’s international relations: politics, economics, and security (2nd edition). Routledge.

Hudaya, M. & Putri, D. A. (2018). Strategic Culture: The Answer of International Relations Study to Overcome Challenges in The Globalized World. [Conference Paper]. International Symposium on Social Science, Universitas Gadjah Mada. https://www.researchgate.net/publication/327777482_Strategic_Culture_The_Answer_of_Internasional_Relations_Study_to_Overcome_Challenges_in_The_Globalized_World

Syahrin, M. N. (2018). Logika Dilema Keamanan Asia Timur dan Rasionalitas Pengembangan Senjata Nuklir Korea Utara. intermestic Journal of International Studies, 2(2), 116-138. https://doi.org/10.24198/intermestic.v2n2.2

Author:

59 thoughts on “Upaya Jepang dalam Mencegah Pengembangan Nuklir Korea Utara Pasca Perang Dingin

      1. Korut emang gak main2 ya, apalagi terkait kebijakan beberapa negara yang gak boleh masuk ke korut.

        Thank you for the great article, keep the good job

    1. Karna banyak permasalahan bilateral, yang paling signifikan adalah sensitifitas korea utara terhadap jepang akibat kolonial jepang dimasa lalu.

    1. Sebetulnya, nuklir adalah energi yg sangat bisa dikembangkan bagi peradaban manusia. Hanya saja, perlu adanya pengawasan dalam pengembangan nuklir agar tidak ada negara yg mengembangkan energi nuklir untuk persenjataan. Jepang paham betul akan bahaya nuklir ini dan Korut adalah negara yg paling memungkinkan mengembangkan nuklir untuk persenjataan.

      1. Bukan memungkinkan lagi, namun sudah. Yang paling mengkhawatirkan adalah, kenyataan bahwa Korea Utara tidak bergabung dalam perjanjian penggunaan senjata nuklir secara damai.

  1. Such an excellent well-written article! Thank you for sharing with us and augment our knowledge Okta! Keep up the good work, stay healty, safe, sane, and God Bless๐ŸŒป

  2. Sebagai penyuka anime saya jadi seneng baca kabar artikel jepang yang sekarang sangat sadar untuk mengedepankan perdamaian, big <3 for japan and author this article wkwk.

  3. Ini baru artikel yang aku tunggu2, sangat menjelaskan dengan baik dan menarik untuk dibaca trus aku merasa bahwa artikel ini menyelamatkan ku. Makasih ya kak okta, ditunggu next artikel ya:)

  4. Artikel yg luar biasa bisa memberikan informasi yg keren dan mudah dicerna bagi masyarakat Indonesia yg notabene nya darurat membaca, Sukses selalu dan jaga kesehatan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *