Sentimen Publik dan Langkah Pemerintah Terhadap Kebijakan Energi Nuklir Jepang Pasca Tragedi Fukushima

Energi merupakan salah satu komoditas yang memainkan peran esensial dalam keberlangsungan hidup manusia. Seiring dengan perkembangan zaman, pemanfaatan energi untuk kehidupan sehari-hari semakin berkembang dan dimanfaatkan ke dalam berbagai macam bidang. Energi nuklir menjadi salah satu energi yang dimanfaatkan oleh negara-negara industri saat ini. Energi yang berkekuatan besar ini mulai menarik perhatian banyak kalangan pada akhir perang dunia kedua dan negara-negara besar di dunia mulai berlomba-lomba dalam memanfaatkan energi nuklir tersebut salah satunya sebagai persenjataan. Selain untuk persenjataan, energi yang mengandung bahan radioaktif ini juga digunakan untuk pembangkit listrik yang dapat digunakan oleh masyarakat. Tentunya masyarakat sedikit khawatir mengenai penggunaan energi nuklir dengan alasan energi tersebut bersifat eksplosif dan memiliki banyak resiko. Namun, jika energi nuklir dapat dimanfaatkan dengan baik dan profesional, diikuti dengan regulasi yang baik pula, energi nuklir dapat memberikan manfaat besar (Irvine, 2011).

Penggunaan energi nuklir oleh Jepang diawali oleh diberlakukannya The Atomic Energy Basic Act pada tahun 1955 yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan manusia dan taraf hidup masyarakat melalui penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan energi atom. Lalu Jepang juga bergabung ke dalam International Atomic Energy Agency (IAEA) pada tahun 1956 dan mendirikan badan nasional untuk energi nuklir yaitu Atomic Energy Commission, Science and Technology Agency yang dibawahi oleh pemerintah, dan Japan Atomic Energy Agency (JAEA) yang sebelumnya merupakan dua badan yang berbeda yaitu Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI) dan The Atomic Fuel Corporation. Pada tahun 1957, JAERI membangun reaktor no. 1 yang disebut dengan Japan Research Reactor (JRR-3, 10MW) atau juga biasa disebut dengan reaktor domestik Jepang No1 JAERI’s Power Demonstration Reactor (JPDR, 12.5 MWe BWR). JPDR menyediakan listrik pertama pada tahun 1963. Sejak itu, reaktor nuklir semakin berkembang (Yamashita, 2015, 1). Pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima-Daiichi dibangun pada tahun 1967 dan selesai pada tahun 1979. Pembangkit listrik tenaga nuklir yang dimiliki oleh Tokyo Electric Power Company (TEPCO) berada di kota Futaba dan Ohkuma.  Fukushima-Daiichi memiliki total enam reaktor air mendidih yang sama-sama memiliki pembangkit listrik berkapasitas 4,7 GW (“Fukushima Nuclear Power Station”, n.d).

Pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima-Daiichi mengalami tragedi tepatnya pada bulan Maret 2011 yang disebabkan oleh gempa bumi dan tsunami yang mengguncang Jepang pada saat itu. Tragedi Fukushima-Daiichi mengakibatkan dilepasnya bahan radioaktif dalam jumlah besar ke atmosfer dan laut yang tentunya berdampak serius terhadap lingkungan dan sosial. Menurut Vivoda & Graetz (2015, 491), tragedi yang disebut-sebut sebagai tragedi industri terbesar setelah tragedi Chernobyl ini menimbulkan rasa ketidaknyamanan di antara masyarakat dan sebesar 70%  populasi masyarakat mendukung penghentian nuklir secara permanen. Namun, komunitas bisnis di Jepang menolak penghentian nuklir dengan kuat karena jika nuklir secara permanen dihentikan, akan terjadi kenaikan harga listrik, biaya operasional, dan juga bisa membuat ekonomi Jepang tidak pulih. Penghentian pembangkit listrik tenaga nuklir memicu peningkatan tajam konsumsi bahan bakar fosil di sektor pembangkit listrik sehingga permintaan akan gas alam cair, bahan bakar minyak rendah sulfur dan minyak mentah meningkat sebagai pengganti tenaga nuklir (Vivoda dan Graetz, 2015, 491).

Setelah tragedi Fukushima, masyarakat menginginkan adanya perpindahan dari energi nuklir ke sumber energi lainnya. Namun, penolakan masyarakat terhadap energi nuklir ini bukanlah hal yang baru. Sejak tragedi Three Mile Island dan Chernobyl, sentimen masyarakat mengenai energi nuklir ini memang sudah ada dan terus tumbuh setelah serangkaian kecelakaan nuklir domestik yang terjadi pada tahun 1990-an. Dengan kembalinya sentimen masyarakat terhadap energi nuklir, pemerintah bertujuan untuk melakukan pembungkaman debat energi nuklir. Taktik pembungkaman tersebut juga bukanlah hal baru karena di masa lalu, pemerintahan Jepang berhasil membentuk persepsi masyarakat mengenai tantangan kebijakan energi negara dan berhasil mencapai keselarasan dengan tujuan kebijakan. Pemerintah Jepang juga menggunakan klub reporter eksklusif atau kisha kurabu untuk memastikan bahwa liputan media mencerminkan kebijakan pemerintah. Menurut Indeks Kebebasan Pers Dunia 2013 dalam Vivoda dan Graetz (2015), peringkat Jepang mengalami penurunan akibat sensor cakupan industri nuklir, larangan yang diberlakukan oleh pihak berwenang atas liputan independen tentang topik terkait kecelakaan di PLTN Fukushima-Daiichi, dan kegagalan pemerintah untuk mereformasi sistem kisha kurabu. Pada awal Desember tahun 2013, Parlemen Jepang juga mengeluarkan undang-undang perlindungan rahasia negara yang dapat membatasi akses publik di masa depan ke informasi tentang berbagai masalah termasuk Fukushima. Perkembangan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Jepang secara terus-menerus mendorong pembungkaman perbedaan pendapat anti-nuklir dalam menghadapi peningkatan sentimen masyarakat mengenai nuklir (Vivoda dan Graetz, 2015, 501-502).  

Pemerintah dalam mempertahankan kebijakan energi nuklir terlihat sangat meminggirkan opini masyarakat. Mantan Kabinet Noda pada tahun 2012 tampaknya mendukung penghentian penggunaan energi nuklir secara bertahap yang akan dilakukan pada akhir tahun 2030-an namun, beberapa hari setelahnya pemerintah mengingkari rencananya dibawah tekanan berat dari kelompok lobi bisnis terbesar negara yaitu Keidanren, Keizai Doyukai (Asosiasi Eksekutif Perusahaan Jepang) dan Kamar Dagang dan Industri Jepang. Ketiga kelompok tersebut menyatakan keberatan atas penghapusan tenaga nuklir dengan alasan melindungi pekerjaan dan mata pencaharian masyarakat. Komunitas bisnis jepang juga percaya bahwa dengan mengabaikan energi nuklir, akan terjadi kenaikan lebih lanjut dalam harga listrik, ipso facto, dan biaya produksi yang pada akhirnya akan menyebabkan penutupan industri. Langkah pemerintah dalam meneruskan energi nuklir juga terlihat ketika Partai Demokrat Jepang yang membantu meningkatkan industri energi nuklir secara efektif di mana hal ini menunjukkan bahwa pemimpin politik lebih bersedia mengambil risiko kemarahan publik daripada menentang “nuclear village”. Lembaga “nuclear village” (terutama utilitas, birokrasi, dan Diet) terus menikmati keuntungan besar dalam hal pembuatan kebijakan energi dan mereka juga mempertaruhkan investasi besar dan sumber daya keuangan dalam membujuk atau mengecualikan pembuatan undang-undang yang bandel serta pembujukan masyarakat. Secara terbuka, “nuclear village” juga telah melobi pemerintah dan secara aktif mempromosikan kasusnya di media sambil juga bekerja di lingkungan kekuasaan dan ruang belakang di mana kebijakan energi diputuskan. Namun dengan besarnya sentimen anti-nuklir oleh masyarakat, ambisi perluasan tenaga nuklir dalam jangka pendek berkurang dan menghambat perkembangan masa depan tenaga nuklir di negara tersebut (Vivoda & Graetz, 2015, 502-504).

Daftar Pustaka

Irvine, M. (2011). Nuclear Power A Very Short Introduction. Oxford University Press Inc.

Fukushima Nuclear Power Station, Japan. (n.d.). Power Technology. https://www.power-technology.com/projects/fukushima-daiichi/

Vivoda, V. & Graetz, G. (2015). Nuclear Policy and Regulation in Japan After Fukushima: Navigating the Crisis. Journal of Contemporary Asia, 45(3), 490-509. https://doi.org/10.1080/00472336.2014.981283

Yamashita, K. (2015). History of Nuclear Technology Development in Japan (AIP Conference Proceedings 1659). AIP Publishing. https://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.4916842

Author: Lydia Kharisma

32 thoughts on “Sentimen Publik dan Langkah Pemerintah Terhadap Kebijakan Energi Nuklir Jepang Pasca Tragedi Fukushima

  1. Waah, ternyata untuk bisa menjadi negara yang konsisten dengan mememanfaatkan sumber daya yang ada sehingga tercapainya predikat negara maju dengan waktu yang relatif singkat kadang harus mengorbankan sesuatu bahkan suara rakyatnya, “a small price to pay for salvation”, dalam konsep pembangunan negara memang seperti ini dalam praktiknya, ada trade-off nya, untuk mempercepat pembangunan ada sesuatu yang diabaikan atau dikorbankan dalam waktu yang sama, apalagi aspeknya adalah penggunaan energi yang memiliki risiko besar.

  2. waah informatif banget, yang tadinya ga ngerti gimana energi nuklir sekarang jadi lebih ngerti bahkan sampe kebijakannya di jepang! good job lydd <3

  3. Such a well-written article. Isu yang diangkat sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut, mengingat energi nuklir ini menjadi energi masa depan yang mampu menggantikan energi batu bara yang kian hari semakin memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan. Good job Lydia!

  4. Penulis memberikan sudut pandang dengan 2 (dua) arah yakni dari Pemerintah dan Masyarakat.
    Informasi yang diberikan Penulis sudah baik dalam penyajian nya, protes berkelanjutan dari Masyarakat Perfektur Fukushima mengenai akibat radiasi Nuklir juga ditanggapi baik oleh Pemerintah dengan melakukan Pemulihan pada area yang terkena dampak radiasi Nuklir secara bertahap sejak 9 tahun lalu.
    Well, you set a high bar with this case.

  5. Artikel yang sangat menarik untuk dibaca, dikemas dengan bahasa yang sangat mudah dipahami, dan menambah wawasan bagi para pembacanya. Good job, author🙏

  6. Menarik sekali. Author menyampaikan materi dengan sangat jelas dan mudah untuk dipahami. Terima kasih telah memberi wawasan baru mengenai kebijakan Jepang, ditunggu next artikelnya!

  7. Pingback:Debt help
  8. Pingback:Dark0de Market

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *