Kebangkitan China dan Konferensi ASEAN dalam Penyelesaian Laut China Selatan

Wilayah Laut China Selatan meliputi perairan dan juga daratan dari dua pulau besar yaitu Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel, serta tepian sungai Macclesfield dan Scarborough yang terbentang luas di seluruh negeri Singapura dari Selat Malaka hingga Selat Taiwan (Martin Sieff dalam buku Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya Terhadap Kawasan, 2012). Timpang tindih klaim di kawasan Laut China Selatan membuat permasalahan di Laut China Selatan menjadi semakin rumit. Banyak negara yang mengklaim Laut China Selatan dikarenakan kawasan tersebut kaya akan sumber daya alam (SDA) yang berlimpah. Pertama, Laut China Selatan memiliki cadangan migas yang dapat dibilang sangat besar, bahkan sampai mengalahkan cadangan migas di negara-negara teluk. Berdasarkan Council of Foreign Relations dalam web CNBC Indonesia, Bank Dunia sudah memperkirakan bahwa kawasan Laut China Selatan memiliki gas alam yang berjumlah sekitar 900 triliun kaki kubik dan barel minyak yang berjumlah 7 miliar dalam prediksi yang sudah dikalkulasi. Kedua, Laut China Selatan juga mampu memberikan jumlah yang berlimpah terhadap hasil perikanan dari laut dibibir semenanjung Indocina. Laut China Selatan merupakan sebuah rumah bagi 3.000 spesies ikan asli serta mahluk laut lainnya yang aktif bermigrasi. Hal ini mencakup sekitar 12% dari hasil total tangkapan ikan global. Ketiga, selain sumber daya alam yang melimpah dan banyaknya spesies ikan, Laut China Selatan juga merupakan sebuah jalur pelayaran yang menjadi kunci perdagangan dunia. Seperti yang dilansir CSIS dan World Maritime dalam web CNBC Indonesia, kurang lebih 25% arus pelayaran dunia akan melewati Laut China Selatan dengan valuasi barang mencapai US$ 5,3 triliun (Sorongan, 2020).

China adalah salah satu Negara yang ikut mengklaim kawasan Laut China Selatan secara sepihak. Klaim sepihak China diawali saat China mengklaim sebagian besar kawasan Laut China Selatan yang terbentang ratusan timur mil dari selatan hingga timur di Propinsi Hainan. China merilis peta garis putus-putus berbentuk huruf “U” yang berisi wilayah yang diklaim oleh China pada tahun 1947 (Sengketa Kepemilikan Laut Cina Selatan, 2011). China mengklaim empat pulau dan fitur maritim yaitu, Kepulauan Pratas, Kepulauan Paracel, Tepi Macclesfield, dan Kepulauan Spratly. Klaim atas kepulauan Spratly sangat ditolak dengan keras oleh Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei (Sato, 2013). Klaim sepihak yang sudah dikeluarkan dari beberapa tahun lalu dan mendapat penolakan dari beberapa negara tentunya tidak membuat China berhenti untuk terus berusaha agar dapat mendapatkan kawasan Laut China Selatan. Pada tahun 2012, China kembali mengeluarkan sebuah klaim mutlak atas Laut China Selatan yang menimbulkan kekhawatiran negara-negara pengklaim lainnya serta non-pengklaim di sekitarnya, khususnya di wilayah ASEAN (Nainggolan, 2013). Kebangkitan China dalam mengklaim Laut China Selatan semakin terlihat dari banyaknya tindakan-tindakan ilegal yang dilakukan oleh China di sekitar wilayah Laut China Selatan. Banyak sekali kapal-kapal penangkap ikan yang masuk tanpa izin ke dalam kawasan Laut China Selatan. Seperti contohnya pada tahun 2016-2019, Malaysia mencatat ada 89 gangguan penjaga pantai serta kapal angkatan laut China di wilayah tersebut (Arbar, 2020).

Klaim sepihak China ini sangat mengancam keamanan, stabilitas, dan kedaulautan negara-negara yang berhubungan sehingga organisasi regional kawasan Asia Tenggara yaitu ASEAN ikut campur tangan untuk menyelesaikan permasalahan Laut China Selatan. Banyak upaya yang dilakukan oleh ASEAN agar dapat menciptakan perdamaian di kawasan Laut China Selatan. Upaya-upaya tersebut contohnya seperti melakukan diplomasi dan mengadakan konferensi yang membahas permasalahan Laut China Selatan. China sudah aktif mengikuti rangkaian konferensi diplomasi dan rangkaian konferensi internasional multilateral yang diadakan oleh ASEAN sejak tahun 1991 (Sato, 2013). Rangkaian konferensi tersebut contohnya seperti ASEAN-China Ministerial Meeting, ASEAN Regional Forum (ARF), dan KTT ASEAN-China. Namun, sampai sekarang ASEAN masih belum dapat menemukan titik terang terhadap penyelesaian masalah Laut China Selatan karena sikap China yang masih terus ingin mencapai tujuannya yaitu memiliki Laut China Selatan seutuhnya.

Kebangkitan China dalam anggaran pertahanan dan Produk Domestik Bruto yang sampai mengalahkan Jepang terlihat pada tahun 2007 dan 2010 (Sato, 2013). Kebangkitan China ternyata semakin mempersulit penyelesaian masalah Laut China Selatan karena kebangkitan China dapat digunakan sebagai sebuah serangan balik diplomatik. Kebangkitan China membuat negara tersebut semakin enggan untuk menyelesaikan masalah Laut China Selatan. Menteri Luar Negeri China Cui Tiankai dan Penasihat Negara Dai Bingguo pada tahun 2010 mengatakan bahwa China tidak akan mentolelir segala bentuk campur tangan di Laut China Selatan yang sudah dianggap sebagai sebuah “kepentingan utama” bagi kedaulatan China (Sato, 2013). Hal ini merupakan pertama kalinya China melabeli Laut China Selatan sebagai kepentingan utama mereka. Pada Juli 2010, ASEAN mengadakan ASEAN Regional Forum (ARF). Menteri Luar Negeri China pada saat itu mengatakan bahwa kondisi Laut China Selatan masih damai dan perdagangan tumbuh dengan cepat menandakan kebebasan navigasi tidak dihalangi. Namun, hal tersebut dianggap bahwa China menganggap ARF merupakan sebuah pertemuan yang tidak sesuai untuk membahas Laut China Selatan (Sato, 2013). Ini adalah tantangan diplomasi konferensi yang nyata untuk ASEAN. Sikap lembut ASEAN terhadap China juga memperlambat penyelesaian masalah Laut China Selatan. Manajemen konflik yang stabil harus menjadi sebuah tujuan diplomasi konferensi ASEAN sehingga muncul 3 rekomendasi untuk agar tercapainya tujuan tersebut. Pertama, memperkuat hubungan pertahanan dan kerja sama keamanan dengan pihak eksternal seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India. Kedua, penggunaan peran secara cerdas para Sekretaris Jenderal ASEAN yang merupakan sebuah kunci keberhasilan konferensi ASEAN. Ketiga, membuat gagasan baru untuk konferensi ASEAN. Duta Besar Hasjim Djalal menyarankan gaya konferensi semi-resmi yang setara dengan Jakartal Informal Meeting (Sato, 2013).

Daftar Pustaka

Nainggolan, P. P., Rizki, R., & Simela V., M. (2013). Laut China Selatan Dan Implikasinya Terhadap Kawasan. P3DI Setjen DPR Republik Indonesia.

Sato, K. (2013). The Rise of China’s Impact on ASEAN Conference Diplomacy: A Study of Conflict in the South China Sea. Journal of Contemporary East Asia Studies, 2(2), 95-110. https://doi.org/10.1080/24761028.2013.11869064

Sorongan, T. (2020, 17 November).  Ini 3 Fakta Tersembunyi Harta Karun Laut China Selatan. CNBCIndonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20201117190511-4-202570/ini-3-fakta-tersembunyi-harta-karun-laut-china-selatan/2

Arbar, T., F. (2020, 13 Oktober). Laut China Selatan Lagi, Malaysia Setop Kapal China. CNBCIndonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20201013094417-4-193847/laut-china-selatan-lagi-malaysia-setop-kapal-china

Sengketa Kepemilikan Laut Cina Selatan. (2011, 21 Juli). BBC. https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict

15 thoughts on “Kebangkitan China dan Konferensi ASEAN dalam Penyelesaian Laut China Selatan

  1. Wilayah laut yang luas ini dapat menambah wilayah kedaulatan suatu negara, maka tidak heran Laut China Selatan diperebutkan oleh negara negara yang mengelilinginya. Artikel yang bagus dan menambah pengetahuan, terima kasih author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *