Pengaruh Feminisme dalam Politik Internasional dalam Mengatasi Kekerasan Siber

Dalam sejarah, hadirnya perempuan dalam dinamika politik global sudah ada sejak sebelum masehi. Sebut saja Cleopatra yang menjadi pemimpin Mesir sejak tahun 2 SM dan terkenal dengan pesona kharismatiknya sampai para pemimpin dunia saat itu takluk olehnya. Kemudian ada Meryet Nit yang tercatat dalam sejarah memimpin mesir kuno ditahun 31 SM. Lalu ada St. Joan of Arch yang merupakan wanita pertama yang menjabat sebagai pemimpin panglima perang Hundred Yearโ€™s Wars. Mereka merupakan contoh nyata bahwasanya perempuan mempunyai peran dalam dinamika perpolitikan global dan hal tersebut tidak bisa dianggap sebelah mata.

Dewasa ini apabila kita melihat peran perempuan dalam berpolitik, peran dari gerakan perempuan dan paham feminisme tidak bisa dianggap sebelah mata. Menurut Utaminingsih (2017), Feminisme adalah studi tentang gerakan perempuan mengenai perlawanan terhadap pembagian kerja yang menetapkan laki โ€“ laki sebagai penguasa ranah publik, sementara perempuan sebagai ibu rumah tangga yang bekerja tanpa upah di ranah domestik, dan perempuan juga memikul seluruh beban kerja selama hampir 24 jam dalam kehidupan keluarga.

Dalam dunia perpolitikan, para perempuan sering mendapat diskriminasi, hal tersebut karena memang perempuan identik dengan pekerja rumahan. Padahal perempuan mempunyai hak yang sama dalam keikutsertaan mereka dalam perpolitikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ironisnya, kaum perempuan justru banyak yang belum memahami tentang hak-hak mereka. Banyak aktivis perempuan yang menganggap bahwa sumber ketidakadilan yang diperoleh para perempuan merupakan akibat dari kebijakan suatu negara yang tidak berpihak pada mereka. Dan bisa diketahui bahwa pada saat ini legitimasi untuk mengatur dan membuat aturan dalam bangsa negara adalah melalui jalur politik. Oleh sebab itu, peran perempuan dewasa ini tidak hanya dalam ranah domestik, namun sudah sampai dalam ranah politik.

Keikutsertaan perempuan dalam perpolitikan bukan berarti mereka harus menjadi anggota legislatif, bupati, walikota atau presiden. Namun keikutsertaan perempuan lebih seperti aktif dalam forum โ€“ forum sosial, baik yang bersifat nasional maupun internasional yang dapat mempengaruhi dinamika politik. Keterlibatan perempuan dalam perpolitikan berarti membuka keran bagi para perempuan dalam menentukan suatu regulasi dalam mengatasi berbagai masalah. Karena dewasa ini, masalah yang terjadi dalam masyarakat juga merupakan masalah perempuan.

Kejahatan di era modern ini telah berkembang sedemikian rupa seiring dengan perkembangan zaman yang sudah sedemikian pesatnya. Perempuan sering menjadi korban dari kejahatan tersebut. Banyaknya kekerasan yang dialami oleh perempuan melalui media digital, seperti penghakiman digital yang bernuansa seksual, penyiksaan seksual secara digital, persekusi secara digital. Hal tersebut bisa terjadi karena dalam dunia maya sendiri tidak mengenal adanya keterbatasan. Hal tersebut membuat para pelaku kejahatan siber ini menjadi bebas dalam melakuan aksinya, bahkan kepada orang yang secara personal tidak dikenal. Oleh karena itu, di sini para feminis mempunyai peran yang sangat krusial dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik melalui pemikiran – pemikirannya dalam memerangi kejahatan siber, khususnya terhadap perempuan.

Dalam perkembangannya, perkembangan teknologi ini banyak membawa manfaat besar bagi kehidupan manusia. Manfaatnya tidak hanya pada masyarakat, namun sudah mencakup pada sektor-sektor dalam pemerintahan, para perusahaan, dan lain-lain. Akan tetapi, kemajuan teknologi ini membawa banyak konsekuensi tersendiri yang membuat banyaknya metode-metode yang dilakukan aktor-aktor tertentu dalam melancarkan aksinya untuk mencari keuntungan pribadi, salah satunya adalah kekerasan terhadap perempuan.

Dalam dunia siber sendiri tidak dapat dipilih apakah yang akan menjadi korban adalah perempuan ataukah laki-laki, orang dewasa atau anak-anak, atau yang lainnya. Namun yang menjadi fokus dalam hal ini adalah posisi perempuan adalah rentan terhadap berbagai kejahatan siber. Dipercaya bahwa lebih dari 75% korban cyberstalking yang terjadi di Amerika Serikat korbannya adalah perempuan. Lebih dari satu juta wanita dan 370.000 pria dibuntuti setiap tahunnya. 1 dari 12 wanita dikuntit dan 1 dari 45 pria dikuntit setiap harinya (Boukemidja, 2018).

Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwasanya kejahatan siber lebih rentan dilakukan kepada perempuan.
Dalam Pasal 3 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, dijelaskan bahwa:

Perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan Hak azasi manusia dan kebebasan hak azasi yang sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sipil, atau bidang-bidang lainnya. Hak-hak tersebut termasuk, antara lain: Hak atas kehidupan; Hak atas persamaan; Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi; Hak atas perlindungan yang sama berdasarkan hukum; Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi; Hak untuk mendapat layanan kesehatan, baik fisik maupun mental; Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan kondisi kerja yang baik; Hak untuk tidak mengalami penganiayaan dan kekejaman lain, perlakuan dan penyiksaan secara tidak manusiawi atasu sewenang-wenang (Go, 2014).

Berdasarkan penjelasan diatas, pada dasarnya kekerasan yang terjadi pada perempuan bisa dalam berbagai macam bentuknya, salah satunya adalah kejahatan siber yang berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

Perkembangan teknologi yang semakin maju dan canggih dari tahun-ke-tahun dan seiring dengan berkembangnya metode-metode kejahatan siber yang semakin beragam merupakan tantangan sendiri bagi para feminis di dunia karena feminisme tentu dapat mempengaruhi dinamika perpolitikan dunia dalam melihat adanya ketergantungan pada kontrol laki โ€“ laki pada perempuan dalam mengatasi kejahatan siber. UN Women selaku organisasi tertinggi dunia dalam bidang pemberdayaan perempuan dalam hal ini mempunyai kontrol yang besar dalam mengatasi permasalahan ketimpangan gender ini. Berbagai langkah edukasi perlu diambil dan dilaksanakan oleh para pihak ketika membahas mengenai masalah kekerasan pada perempuan, terlebih dalam dunia siber. Selain itu, dibutuhkannya program-program dan gagasan dalam memperjuangkan hak-hak para perempuan dalam menggunakan teknologi di era digital ini. selain itu, UN Women sebagai badan yang memiliki Legal Personality secara internasional dapat membangun relasi melalui organisasi, maupun negara lain, baik yang memiliki fokus dalam menangani kejahatan siber yang terjadi para perempuan maupun tidak langsung seperti membangun integrasi global.

DAFTAR PUSTAKA

Boukemidja, N. B. (2018). Cyber Crimes Against Women: Qualification and Means. European Journal of Social Sciences, 1(3), 34-44. https://dx.doi.org/10.26417/ejss.v1i3.p34-44

Go, L. (2014). Pendidikan Tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Dimensi Kejahatan Siber. Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 9(1), 1-15. http://repository.ubaya.ac.id/21630/19/Go%20Lisanawati_Pendidikan%20tentang%20kekerasan_Revisi_2014.pdf

Utaminingsih, A. (2017). Gender dan Wanita Karir. Universitas Brawijaya Press.

Author: Furqaan Hanif

40 thoughts on “Pengaruh Feminisme dalam Politik Internasional dalam Mengatasi Kekerasan Siber

    1. This is a really important topic to discuss, and i really agree with this cause there’s so many misogynistic Politician thats looking down on Women and thinking that We’re just a helper that making mens life easier.

      Im so thankful rn, that there is so many strong and independant Women out there that stand for themselves and for other people…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *