Komitmen ASEAN dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia melalui ASEAN Convention Against Trafficking in Person (ACTIP).

Trafficking In Persons (TIPs) merupakan salah satu isu yang mendapat perhatian  internasional karena dampaknya sangat mengganggu sehingga menjadi agenda global yang  cukup serius untuk dibahas dan ditegakkan oleh hukum. Isu ini menjadi ancaman bagi banyak bangsa dan negara karena sudah melanggar norma hak asasi manusia dan martabat manusia, Tips sendiri dapat di kategorikan sebagai kejahatan yang sudah terorganisir,kejahatan dunia maya dan bahkan sudah menjadi kejahatan transnasional karena ruang lingkupnya telah meluas. Praktik ini sudah terjadi sejak jaman dahulu terlihat dari praktir perbudaakan yang sudah berkembang dari waktu ke waktu,  Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO),  TIP adalah kejahatan terbesar ketiga dan salah satu industri kejahatan paling menguntungkan  di dunia (perkiraan keuntungan gelap melebihi US$ 150 miliar per tahun) karena berkorelasi  erat dengan uang pencucian, penyelundupan manusia, dan perdagangan obat-obatan terlarang. Jumlah korban perbudakan modern sekitar 40.3 juta umat manusia menurut laporan dari ILO dan Yayasan Walk Free pada tahun 2016 korbannya biasanya anak anak dibawah 18 tahun.

Indonesia sebagai negara terpadat ke 4 di dunia dengan lebih dari 250 juta  penduduk sudah menjadi sumber utama perbudakan dipaksakan untuk kerja paksa dan perdagangan seks, Sudah diperkirakan sekitar 80 ribu perempuan  dan anak-anak dieksploitasi untuk tujuan seksual setiap tahun. Sedangkan korban laki-laki  dikirim ke daerahdaerah terpencil maupun daerah yang masih terbelakan untuk kerja paksa di berbagai usaha, seperti pertambangan, perkebunan, dan  konstruksi.

Indonesia telah meratifikasi konvensi ini pada tahun 2017 melalui UU No. 12 tahun 2017  sebagai komitmen dan kewajiban moral terhadap isu TIP. Namun, alasan mendasar dibalik  penetapan tersebut ialah karena adanya keselarasan nilai terhadap UUD tahun 1945 yang menegaskan bahwa kemanusian sehingga menjadi Nilai  yang menjadi sorotan dalam ketetapan konvensi ACTIP

ACTIP (ASEAN Convention Against Trafficking in Person) adalah sebuah bentuk  komitmen lanjutan ASEAN dalam memerangi TOCs (Transnational Organized Crime)  khususnya TIPs (Trafficking in Person) di Asia Tenggara. ACTIP merupakan sebuah  instrumen ASEAN dalam upayanya untuk memerangi dan memberantas kejahatan  transnasional yang disahkan pada tanggal 21 November 2015 melalui Konferensi Tingkat  Tinggi ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Upaya ASEAN dalam memberantas aksi TOC pada mulanya memang lebih difokuskan  pada penjualan Narkotika dan penyalahguaan obat-obatan terlarang  namun akibat berkembangnya zaman yang membuat  fokus  tersebut semakin meningkat ketika aksi TOC semakin berkembang, seperti adanya pencucian uang , terorisme, penyelundupan senjata, TIP, dan pembajakan kapalatau pesawat,  sehingga ASEAN merasa perlu adanya pengembangan atau pembaharuan kerangka hukum strategis untuk  mencegah, menekan, dan menetralkan kejahatan transnasional, memperluas kerja sama dan  koordinasi dalam penegakan hukum, termasuk tidak terbatas pada penyidikan, penuntutan,  bantuan hukum timbal balik, pembagian intelijen, dan ekstradisi.  

Faktor faktor yang mendorong terjadinya Praktik TIP, diantaranya seperti: (1) Keadaan lokal yang mendorong warga untuk pindah guna meningkatkan kondisi kehidupan  mereka; (2) Kemiskinan, (3) Jatuhnya hak asasi manusia (HAM), (4) Kurangnya harapan sosial dan moneter, (5) Perselisihan internal dan konflik bersenjata, (6) Bencana alam, (7)  Ketimpangan politik, (8) Kerusuhan negara, (9) Pemberontakan publik, dll. Sehingga dalam Deklarasi ASEAN tahun 2004 tersebut menegaskan 9 poin utama  sebagai upaya untuk pemberantasan TOC di Asia Tenggara.8 poin tersebut diantaranya : (1).Mendorong pembentukan jaringan fokus regional, (2). Mengadopsi langkah-langkah untuk  melindungi integritas dokumen perjalanan, (3). Melakukan pertukaran pengetahuan dan ide  secara konstan, (4). Pertukaran data pada aliran migrasi yang kompatibel, (5).Memulihkan dan  meningkatkan komando perbatasan dan mengawasi Operasi dan prosedur, (6). Memperluas  kerja sama antara pihak imigrasi terkait dan pejabat pemerintah lainnya, (7). Membedakan  korban TIP dari pelanggar, (8). Mengenali serta menunjukkan negara sumber. (Absor, U.M, 2019)

Sehingga pada AMMTC ke-6 yang berlangsung di Bandar Seri Bengawan kemudian dibahaslah ACTIP sebagai  bentuk peninjauan lebih lanjut atas pembentukan konvensi ASEAN terkait TIP.

Pada bulan Oktober tahun 2017 Indonesia meratifikasi ACTIP melalui UU No. 12/2017  tentang Ratifikasi Konvensi ASEAN Melawan TIP, khususnya Perempuan dan Anak. Pada  dasarnya terdiri dari 7 Bab dan 31 Pasal (dibagi menjadi Bab II Kriminalisasi / Pasal 5-10, Bab  III Pencegahan / Pasal 11-13, Bab IV Perlindungan / Pasal 14-15, Bab V Penegakan Hukum /  Pasal 16-17, Bab VI Kerjasama Internasional / Pasal 19-22). (Prakorso, A., R., & Nurmalinda, P., A, 2017)

Sebelum ACTIP diratifikasi,  Indonesia sudah memiliki beberapa peraturan UU terkait TIP. Misalnya pada Kitab Undang Undang Pidana (KUHP) pasal 297 yang mengedepankan penghambatan TIP khususnya  perempuan dan anak serta menggolongkan perbuatan tersebut sebagai pelanggaran pidana,  namun pasal yang menuntut hukum dinilai sangat ringan dan tidak seimbang dengan perderitaan yang dialami oleh Korban TIP

Selain undang-undang tersebut,  Indonesia juga telah membuat atau membentuk Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Satuan  Tugas Pencegahan dan Pengendalian Perdagangan Manusia, dan Peraturan Kementerian  Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2/2016 tentang Nasional. Rencana Aksi Pemberantasan Tindak Pidana TIP 2015-2019. Peraturan ini dinilai baik dan juga telah mendukung isi yang diatur dalam ACTIP

pada dasarnya  regulasi yang ada di Indonesia cukup mengakomodir ACTIP karena sudah cukup banyak  memuat substansi yang tercantum dan tergambar dalam konvensi. Meskipun regulasi yang ada  sudah cukup mengakomodir ACTIP untuk keadaan saat ini,namun pada dasarnya pemerintah tidak boleh menilai bahwa masalah TIP akan selesai tapi pemerintah harus lebih banyak lagi mengambil inisiatif dalam mendorong pemerintah daerah untuk membentuk peraturan  provinsi yang khusus dibentuk untuk pemberantasan TIP yang dihadapi masing-masing  provinsi

Daftar pustaka

Absor, U., M. (2019). Human Trafficking and The Challenges for Social  Development in Indonesia. Jurnal Pemikiran Sosiologi, 5(1), 37-50. https://doi.org/10.22146/jps.v5i1.35401.

Prakorso, A., R., & Nurmalinda, P., A. (2017). Kebijakan Hukum  Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang. Seminar Nasional  Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(1), 1-24. http://badiklat.kejaksaan.go.id/e-akademik/uploads/bahan_ajar/bbb89b855fdfde8b74e478c7e1884b59.pdf

Author:

10 thoughts on “Komitmen ASEAN dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia melalui ASEAN Convention Against Trafficking in Person (ACTIP).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *