Low Carbon Growth Partnership dari Perspektif Jepang: Etika atau Bisnis?

Dunia telah memasuki era globalisasi. Kemajuan dunia yang pesat hingga saat ini tentu tidak terlepas dari bagaimana sejarah negara-negara di dunia ikut mempengaruhinya. Revolusi, industrialisasi hingga modernisasi memegang peranan penting dalam memajukan peradaban suatu negara. Namun, di balik itu semua berbagai isu juga ikut mencuat ke permukaan salah satunya adalah isu lingkungan hidup. Isu lingkungan hidup merupakan isu yang sangat krusial. Mengapa demikian? Sebab isu lingkungan hidup dapat memberikan efek massal di seluruh negara dunia yang dapat mengancam rantai kehidupan sehingga harus dicari solusinya. Hal ini menjadikan isu lingkungan hidup sebagai agenda wajib dunia internasional yang menghasilkan berbagai perjanjian serta kerja sama internasional seperti Protokol Kyoto tahun 1997, Conference of Parties tahun 2015 dan Paris Agreement tahun 2016. Kerja sama-kerja sama tersebut bertujuan untuk mengurangi kadar emisi karbon untuk membatasi laju pemanasan global yang telah diratifikasi oleh banyak negara khususnya bagi negara-negara industri maju yang merupakan penyumbang terbesar gas rumah kaca akibat industrialisasi terutama negara Jepang.

Jepang merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat. Walaupun Jepang memiliki keterbatasan sumber daya alam serta pernah mengisolasi diri selama 2,5 abad namun setelah Restorasi Meiji, tetapi Jepang dapat bangkit menjadi negara maju hingga saat ini. Kemajuan Jepang tidak terlepas dari industri-industri otomotif, elektronik, farmasi dan teknologi yang dikerahkan untuk mendorong kegiatan ekspor serta diberlakukannya kebijakan produksi batu bara oleh pemerintah Jepang. Hal tersebut tentu menyebabkan berbagai macam masalah lingkungan hidup terutama pemanasan global akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca atau Greenhouse Gas Emission (GHG). Hasil penelitian yang dirilis oleh World Resouce Institute (WRI) menyebutkan bahwa Jepang menghasilkan sekitar 1,2 Miliar ton emisi COpada tahun 2012 (Penghasil Emisi Karbon Terbesar Dunia, 2016). Sebagai negara dengan penghasil GHG dalam jumlah besar, Jepang merasa bertanggung jawab dalam mengatasi isu pemanasan global sehingga Jepang ikut meratifikasi Protokol Kyoto. Namun, pada tahun 2013 Jepang menolak memperpanjang komitmennya. Alasan utama Jepang menolak yaitu dikarenakan Jepang merasa bahwa terdapat banyak masalah dalam mekanisme Kyoto, sehingga Jepang berupaya untuk membentuk sebuah kerja sama baru yaitu East Asia Low Carbon Growth Partnership (LCGP) agar Jepang tetap dapat berkontribusi dalam mengatasi isu lingkungan hidup.

East Asia Low Carbon Growth Partnership merupakan inisiatif baru Jepang yang pertama kali diusulkan pada 19 November 2011. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kontribusi gas CO2 serta memajukan aksi mengurangi perubahan yang berfokus pada kerja sama bilateral melalui skema Joint Crediting Mechanism (JCM). Melalui inisiatif tersebut, Jepang berkomitmen untuk terus menurunkan emisi hingga 25% di bawah tahun 1990 pada tahun 2020 (Chotimah & Winanti, 2018). Negara-negara berkembanglah yang menjadi sasaran Jepang. Dalam hal ini, Indonesia menjadi sasaran program tersebut. Kerja sama antara Jepang dan Indonesia telah dimulai sejak 2013 yang bertujuan untuk mengimplementasikan aktivitas perkembangan rendah karbon di Indonesia yang di bawah skema JCM dengan transfer teknologi sebagai salah satu bentuk kerja samanya. Namun, dibalik program ini ada kepentingan ekonomi yang hendak dipenuhi. Kepentingan tersebut dipenuhi melalui perdagangan, pajak dan investasi. Perdagangan yang dimaksud adalah perdagangan dan pajak karbon serta investasi hijau. Dalam green capitalism, sistem kapitalis dapat terus tumbuh dan berkembang dengan menciptakan ‘berkelanjutan’ serta membawa efisiensi pasar pada komunitas alam sebagai bentuk respon kapitalis terhadap krisis ekologis (Chotimah & Winanti, 2018).

Konsep dasar kapitalisme hijau yaitu menggunakan sistem pasar bebas sebagai suatu upaya dalam menyelamatkan lingkungan. Penggunaan istilah politik domestik dalam kerja sama ini merujuk pada kebijakan yang dipengaruhi oleh eksekutif dan legislatif serta kelompok kepentingan domestik masyarakat Jepang. Salah satu hasilnya yaitu dengan terciptanya usulan Skema Perdagangan Emisi, penerapan pajak karbon dan investasi hijau sebagai implementasi dari kapitalisme hijau. Usulan tersebut merupakan upaya Jepang dalam mengurangi perubahan iklim serta untuk mendapatkan keuntungan. Kerja sama antara Jepang dengan Indonesia dalam JCM ini berbentuk pemberian subsidi kepada perusahaan swasta Jepang untuk melakukan investasi di Indonesia. Selain itu, Jepang juga melakukan transfer teknologi rendah karbon serta melakukan studi kelayakan. Salah satu proyek nyata yang berhasil antara Jepang dan Indonesia di bawah skema JCM ini adalah Waste Heat Recovery Power Generation. Proyek ini mengubah limbah panas produksi semen menjadi energi listrik. Proyek ini juga telah berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 122.358 T pertahun (Hasanah & Puspitasari, 2019).  Sebagai negara pemberi subsidi, Jepang mendapatkan 50% dari jumlah kredit karbon yang didapatkan dari setiap proyek yang ada. Dengan perolehan kredit tersebut Jepang dapat menggunakannya untuk mengurasi emisi gas rumah kaca negaranya.

Sebagai negara industri maju yang menghasilkan gas rumah kaca dalam jumlah besar, Jepang berupaya mengatasi pemanasan global melalui mekanisme yang dibuatnya. Secara normatif, Jepang merasa bertanggung jawab untuk tetap berkontribusi dalam mengatasi isu lingkungan hidup yang terus berlangsung hingga saat ini. Etika Jepang sangat terlihat dengan ambisinya menjadi negara netral karbon pada tahun 2050 dengan mengeluarkan kebijakan untuk menghapus rencana dalam membangun PLTU Batu Bara (Pristiandaru, 2020). Dengan begitu, emisi Jepang akan terus berkurang dan isu lingkungan hidup tidak akan berakibat fatal, setidaknya dalam jangka pendek. Namun, Jepang tentu juga memiliki kepentingan dalam mekanisme yang dibuatnya.

Kepentingan perdagangan karbon menjadi suatu bisnis yang menghasilkan berbagai keuntungan. Selain keuntungan ekonomi yang di dapat melalui transfer teknologi ke negara-negara sasaran LCGP, Jepang juga membuktikan komitmennya kepada dunia sebagai negara maju yang berkontribusi dalam penurunan emisi melalui mekanisme ini. Perlu digarisbawahi juga bahwa meskipun mekanisme serta kerja sama yang dibuat Jepang ini tidak terlepas dari kepentingan ekonomi negaranya, Jepang tetap turut andil dalam mengatasi pemanasan global yang terbukti pada tahun 2018 sebagai negara yang meraih rekor dengan emisi terendah sepanjang catatan yang ada (Yolanda, 2019). Dengan demikian, dalam perspektif Jepang isu lingkungan hidup dilihat sebagai suatu celah untuk melakukan kerja sama sebagai bentuk tanggung jawab historis akibat industrialisasi yang telah dilakukannya pada zaman Restorasi Meiji hingga saat ini serta sekaligus sebagai suatu hal yang sangat menguntungkan bagi negaranya. Hal ini sesuai dengan konsep green capitalism dimana keselamatan lingkungan sama pentingnya dengan keuntungan usaha.

Daftar Pustaka

Chotimah, H. C., & Winanti, P. S. (2018, May 23). The Politics of Green Capitalism: Formulating the Low Carbon Growth Partnership between Japan and Indonesia. [Conference Paper]. The 1st International Conference on South East Asia Studies, Yogyakarta, Indonesia. https://doi.org/10.18502/kss.v3i5.2339

Hasanah, L., & Puspitasari, V. (2019). Kerja Sama Indonesia-Jepang dalam Joint Credit Mechanism (JCM) pada Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia. Padjajaran Journal of International Relations (PADJIR). 1(2). 151. https://doi.org/10.24198/padjir.v1i2.26131

Penghasil Emisi Karbon Terbesar Dunia. (2016, 14 November). Databoks. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/14/cina-dan-amerika-penghasil-emisi-karbon-terbesar-dunia

Pristiandaru, D. L. (2020, 27 Oktober). Ambisi Jadi Negara Netral Karbon, Jepang Harus Tinggalkan PLTU Batu Bara. Kompas. https://www.kompas.com/global/read/2020/10/27/140514070/ambisi-jadi-negara-netral-karbon-jepang-harus-tinggalkan-pltu-batu-bara?page=all

Yolanda, F. (2019, 30 November). Emisi Gas Rumah Kaca Jepang Raih Rekor Terendah pada 2018. Republika. https://m.republika.co.id/berita/q1rqks428/internasional/asia/19/11/30/q1rldm370-emisi-gas-rumah-kaca-jepang-raih-rekor-terendah-pada-2018

Author: Aulia Askha

Mahasiswa HI semester 7 yang ingin skripsi dengan lancar dan cepat lulus tepat pada waktunya......serta cumlaude. Saat ini sedang mengambil kelas Jepang dan Negara Industri Kel B.

86 thoughts on “Low Carbon Growth Partnership dari Perspektif Jepang: Etika atau Bisnis?

    1. Klo melihat judul dan jual beli emisi carbon seperti yg dijabarkan diatas…kedua unsur etika dan bisnis menurutku terpenuhi, cuma memang lebih besar aspek bisnisnya. Jual beli emisi..indonesia dgn luas hutannya memungkinkan utk menetralisir effect panas global dr industrialisasi jepang. Yg mana secara mutualisme hal tsbt bisa saling menguntungkan…indonesia dpt duit dr Perdagangan karbon yaitu kegiatan jual beli sertifikat yang diberikan kepada negara yang berhasil mengurangi emisi karbon dari kegiatan mitigasi perubahan iklim. Pembeli emisi karbon biasanya negara maju dan industri besar, sementara penjualnya adalah negara berkembang dengan hutan yang luas sebagai penyerap karbon dioksida sebagai penjual sertifikat. Satu unit kredit karbon biasanya setara dengan penurunan emisi 1 ton karbon dioksida.
      Saat ini, harga sertifikat emisi karbon sekitar 28 dolar per ton.
      Indonesia sudah menjual emisi karbon sejak tahun 2005, salah satunya melalui proyek CDM (Clean Development Mechanism) atau Mekanisme Pembangunan Bersih.

      Proyek CDM merupakan proyek penurunan emisi di negara berkembang yang bertujuan mendapatkan sertifikasi penurunan emisi (certified emission reduction) atau CER.

      Dengan membeli ini, maka negara-negara industri maju bisa mengklaim target penurunan emisi mereka.
      Data Kementerian Lingkungan Hukum dan Kehutanan tahun 2015 menyebutkan bahwa 37 dari total 215 proyek CDM telah berhasil menurunkan emisi sebesar 10.097,175 ton CO2e (satuan : karbon dioksida ekuivalen) dan 329,483 ton CO2e dari perdagangan karbon bilateral dengan Jepang.
      Kerja sama ini menghasilkan investasi sebesar US$150 juta atau Rp2,1 triliun
      Hasil simulasi dari penelitian Kementerian Keuangan menunjukkan setiap tahun perdagangan karbon akan menyumbangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 7,5–26,1% dari realisasi pendapatan dari barang dan jasa (Pendapatan Badan Layanan Umum/BLU) tahunan untuk periode 2011-2018 atau sekitar Rp350 triliun dengan asumsi bahwa pemerintah memiliki komitmen yang tinggi untuk menekan laju deforestasi hutan dan menyusun kebijakan yang mendukung pelestarian hutan.

      Yg jadi masalah ketika kita bicara aspek etika.
      Dimana Pemerintah pusat masih kurang melibatkan pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam aktivitas perdagangan karbon, meningkatkan peran masyarakat adat dalam pelestarian hutan, dan menggunakan dana yang diperoleh dari hasil aktivitas perdagangan karbon untuk penguatan dan perlindungan masyarakat adat.

      Dalam penyusunan peraturan, sebaiknya pemerintah menghormati hukum-hukum adat yang bisa membantu upaya pelestarian hutan dan lingkungan.

      Beberapa riset menunjukkan bahwa peran masyarakat adat dan hukum adat sangat penting dalam menjaga dan melindungi hutan.

      Perdagangan karbon bisa menjadi solusi bagi masalah deforestasi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dan lingkungan bisa diraih secara bersamaan jika kita berkomitmen melindungi lingkungan.

      Catatan..jika pemerintah kita komit dan konskuen akan bisnis ini maka…pemeeintah kita harus bisa menjaga hutannya untuk tdk berkurang….

  1. Artikelnya informatif dan bahasanya mudah dipahami, penulisan bagus dan rapi serta minim typo. Topik yang diambil sangat menarik juga, Good Job ya yang buat artikelnyaa hihi🥰🌻

  2. Penjelasan ini mudah dimengerti, juga informatif! Aku jadi lebih paham dan salut sama jepang soal penanganan karbon di negaranya karena lebih mementingkan etika & lingkungan dibanding ‘bisnis’ semata. Thank you, nice info!

  3. Salah satu argumen dasar dari kapitalisme hijau, yaitu kebanyakan dari sumber daya alam adalah terbatas dan terus menyusut, sehingga pada akhirnya pasar akan mengalami kekurangan. So kapitalisme ini solusi apa ilusi menurut aulia

  4. artikelnya sangat informatif, terutama dimasa dewasa ini isu lingkungan hidup memang cukup menjadi pembahasan hangat dengan tingkat krusial yang tinggi! thanks author👌🏻

  5. Pingback:우리카지노
  6. Pingback:cvv dumps shop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *